pelantar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menawarkan opsi Kartu Pemilih untuk pemilih yang tidak punya KTP elektronik saat pemungutan suara di Pemilu 2019. KPU bisa mengeluarkan kartu tersebut karena KPU bertindak sebagai administrator bagi pemilih.

“Salah satu solusi alternatif yang dimungkinkan adalah dengan menerbitkan kartu pemilih, apabila masyarakat belum memiliki dokumen KTP elektronik,” kata Komisioner KPU Viryan Aziz di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9).

Viryan mengatakan, KPU memungkinkan mengeluarkan kartu pemilih, karena KPU yang melakukan pengadministrasian pemilih dan KPU bisa masuk pada aspek-aspek non-keadministrasi kependudukan. Menurut dia, kartu pemilih ini menjadi alternatif terbaik untuk menjamin hak pilih warga. Nantinya, KPU akan membuat aturan tersebut untuk dijadikan landasan hukum.

“Ketika ini diyakini dapat menjadi opsi terbaik untuk menyelesaikan atau menjamin hak pilih warga negara, tentunya ini akan menjadi dasar untuk kami legalkan. Dengan satu ketentuan yang setara dengan UU, itu harapan kami,” kata dia.

Menurut Viryan, opsi suket saat ini tidak relevan. Hal ini disebabkan masih adanya daerah-daerah yang tidak bisa mengurus administrasi kependudukan. Masyarakat yang tinggal di hutan-hutan negara, yang disampaikan bahwa di tempat itu tak boleh dibuat dokumen kependudukan, dengan adanya kartu pemilih maka mereka akan tetap dapat menggunakan hak suaranya di hari pencoblosan.

Baca Juga :   PNS Tambah Libur Lebaran, Siap-Siap Terima Sanksi

“Apakah mereka bisa menggunakan hak pilih, apakah kemudian mereka bisa mendapatkan KTP elektronik, apakah mereka bisa melakukan pengadministrasian dokumen kependudukan. Opsi suket apakah relevan kalau melihat kondisi itu, sepertinya tidak,” katanya.

7 Juta Pemilih Tanpa e-KTP
Berdasar data kependudukan, ada lebih dari 6 juta warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Mereka pun terancam tidak dapat menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi Arpil 2019 nanti.

“Kalau diblokir kan berarti tidak punya KTP, karena belum rekam. Berarti tidak bisa milih karena belum merekam,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Selain itu, terdapat dampak lain bila data warga diblokir. Zudan mengatakan di antaranya tidak bisa mengurus data diri dalam bank. Mereka juga terancam tak bisa mengurus asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Juga :   ASI Berpotensi Tingkatkan Kekebalan Bayi dari Covid-19

“Karena kalau datanya diblokir juga yang bersangkutan tidak bisa mengurus bank, BPJS, dan lainnya,” kata Zudan.

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, ada potensi sekitar 7 juta pemilih yang pada Pemilu 2019 nanti tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mempunyai KTP elektronik atau belum merekam KTP elektronik.

Sebelumnya, KPU memperkirakan ada potensi 10 juta pemilih yang tak bisa ikut memilih. Angka tersebut merupakan hasil pengurangan dari jumlah pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Namun jumlah tersebut berkurang setelah terjadi pengurangan dua persen dari jumlah DPT. Sedangkan dua persen ini merupakan batas pemilih yang dapat masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Dari jumlah 10.813.543 itu, nanti sebagian akan masuk dalam daftar pemilih khusus atau pemilih yang bisa coblos menggunakan KTP elektronik. Namun jumlahnya sangat terbatas, hanya 2 persen dari jumlah DPT atau sekitar 3.714.641 pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK),” kata Viryan.

Ia mengatakan, dari 10.813.543 pemilih dikurangi 3.714.641, maka muncul angka 7.089.902 pemilih yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Viryan, seharusnya perekaman KTP elektronik ini selesai sebelum penetapan DPT.

Baca Juga :   Pilih Vegan atau Vegetarian? Apa Bedanya?

“Idealnya, perekaman KTP elektronik sudah selesai sebelum penetapan DPT. Namun, kondisi sekarang, mau tidak mau dukcapil atau warga harus proaktif untuk mendapatkan KTP elektronik yang bisa dijadikan syarat memilih. Intinya, hal-hal yang bersifat administratif tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 358 ayat 1 tentang Pemilu dijelaskan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Berikut ini isinya:

Pasal 358

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara meliputi:
a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan
b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar
pada daftar pemilih tambahan;
c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih
tambahan; dan
d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Editor : Yuri B Trisna
Sumber : Detik.com