pelantar.id – Pemerintah Kota Batam akan menyalurkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 21.674 keluarga. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyaluran PKH 2019 akan menggunakan skema berdasar komponen anggota keluarga.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Hasyimah mengatakan, tahun ini, besar bantuan yang didapat masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan berbeda.

Pada tahun 2018, tiap KPM menerima bantuan PKH reguler sebesar Rp1.890.000 per tahun yang disalurkan dalam empat tahap. Bantuan tambahan akan diberikan jika dalam rumah terdapat anggota keluarga lanjut usia atau penyandang disabilitas berat.

Sementara tahun ini, bantuan yang diberikan langsung dihitung berdasarkan komponen anggota keluarga. Rinciannya, untuk ibu hamil sebesar Rp2,4 juta, anak usia dini Rp2,4 juta, anak sekolah dasar (SD) Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, dan SMA sebesar Rp2 juta.

Baca Juga :   Kapan Beasiswa LPDP 2020 Dibuka? Simak Ulasan Berikut

“Kemudian, untuk penyandang disabilitas berat sebesar Rp2,4 juta, dan lanjut usia Rp2,4 juta. Komponen yang dihitung maksimal untuk empat orang dalam satu keluarga,” kata Hasyimah di Batam, dilansir mediacenterbatam.go.id, Senin (21/1/19).

Misalnya, dalam keluarga terdapat ibu hamil, dua anak usia dini, dan masing-masing satu anak SD, SMP, serta SMA. Maka, total bantuan sosial yang akan diterima dalam satu tahun adalah Rp9,2 juta.

Rinciannya, untuk ibu hamil Rp2,4 juta, dua anak usia dini Rp4,8 juta, dan anak SMA Rp2 juta. Selain itu, keluarga tersebut juga mendapat bonus Rp550.000.

Menurut Hasyimah, bonus Rp550 ribu itu merupakan bantuan tetap untuk setiap keluarga. Nilainya Rp 550 ribu per keluarga/tahun. Atau Rp1 juta/keluarga/tahun untuk keluarga yang sulit terjangkau daerahnya (PKH Akses).

Baca Juga :   Proyek Pelabuhan Malarko Mangkrak, KSOP Karimun Usulkan Audit

“Bantuan hanya diberikan satu kali, di tahap awal pencairan bantuan,” kata dia.

Jumlah KPM penerima bantuan PKH tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yakni 21.674 KPM. Menurut Hasyimah, jumlah PKH tak bisa turun.

“PKH itu sudah jelas, tak ada namanya orang itu diganti-ganti. Kecuali dia sudah kaya. Verifikasi daerah dan pusat,” ujarnya.

*****