pelantar.id – Manajemen PT Angkasa Pura II cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatra Barat mencatat ada 467 penerbangan batal datang dan berangkat sejak awal Januari. Pembatalan itu dipicu mahalnya harga tiket pesawat.

General Manager Angkasa Pura II cabang BIM, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan, sejak maskapai memberlakukan tarif batas atas itu, total 467 penerbangan dibatalkan hingga 21 Januari 2019 lalu.

“Totalnya dalam rentang 21 hari [1-21 Januari 2019], sebanyak 467 penerbangan batal, baik yang datang maupun yang akan berangkat,” katanya dalam siaran pers, Rabu (23/1/19) dikutip dari Bisnis.com.

Dwi mengatakan, pembatalan sejumlah penerbangan itu terjadi karena masyarakat keberatan dan tidak mampu membeli tiket pesawat di tarif batas atas. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang mengalihkan ke perjalanan darat.

Baca Juga :   Suku Bunga Naik, Pasar Uang Kian Menarik

Menurut Dwi, pergerakan pesawat di bandara terbesar di wilayah barat Pulau Sumatra itu sudah mengalami penurunan sekitar 20 persen. Untuk jumlah penumpang turun di kisaran 25 persen sampai 30 persen.

Normalnya, dalam sehari pergerakan pesawat di Bandara Minangkabau mencapai 65 hingga 72 pergerakan. Namun saat ini hanya di kisaran 35 pergerakan pesawat per hari.

Dwi mengatakan, kebijakan tarif batas atas tersebut tidak hanya berdampak bagi pengelola bandara, tapi juga dirasakan oleh moda transportasi darat di kawasan bandara yang mengalami penurunan jumlah penumpang.

“Semua terkena dampaknya. Kami juga melakukan berbagai upaya baik di internal maupun secara eksternal agar situasi ini kembali normal,” ujarnya.

Baca Juga :   Cara Menghadapi Pasangan yang Kecanduan Gadget

Beberapa upaya yang dilakukan manajemen AP II itu antara lain, melakukan optimalisasi slot, pemasaran rute-rute baru dan upaya penambahan rute eksisting.
Selain itu, juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari pemerintahan, maskapasi, regulator dan pihak terkait lainnya untuk mengupayakan agar kondisi tersebut tidak semakin parah.

“”adi tidak bisa dibiarkan begini terus. Efeknya sudah terasa bagi masyarakat Sumbar, pariwisata lesu dan ekonomi tidak akan tumbuh,” ujarnya.

*****