Dukungan penuh dari Komite Kehakiman DPR Filipina membuat langkah pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte semakin serius. Seluruh 53 anggota komite menyatakan ada dasar yang cukup untuk melanjutkan proses, sehingga perkara ini kini bergerak ke tahap yang lebih menentukan di parlemen.
Jika pembahasan berlanjut saat Kongres kembali bersidang bulan depan, pengaduan pemakzulan itu harus mendapat dukungan minimal sepertiga anggota DPR sebelum bisa diteruskan ke Senat. Tahap tersebut menjadi pintu penting yang akan menentukan apakah kasus ini hanya berhenti di DPR atau naik ke proses yang jauh lebih berat.
Tekanan politik terhadap Sara Duterte makin besar
Posisi Sara Duterte kini berada di bawah sorotan tajam, bukan hanya karena suara komite yang bulat, tetapi juga karena konsekuensi politik yang mengikuti proses ini. Dalam skenario terburuk, ia bisa dicopot dari jabatannya dan dilarang berpolitik seumur hidup.
Sara Duterte sendiri menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Melalui pengacaranya, ia menyebut proses pemakzulan ini bermuatan politik dan tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Pihak hukum Sara juga menilai komite telah melampaui batas pengaduan yang seharusnya diverifikasi. Mereka menegaskan bahwa temuan adanya bukti yang cukup bukanlah kejutan, tetapi tetap dianggap tidak sah dari sisi prosedur.
Tuduhan yang membayangi wakil presiden
Dorongan pemakzulan terhadap Sara Duterte datang dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri. Kelompok itu menuduhnya menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak bisa dijelaskan, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya.
Tuduhan-tuduhan tersebut menambah tekanan terhadap nama besar keluarga Duterte. Situasi ini juga datang ketika ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, tengah bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.
Rodrigo Duterte menghadapi perkara terkait ribuan kasus pembunuhan dalam kebijakan perang melawan narkoba. Dengan demikian, keluarga Duterte sedang berhadapan dengan dua tekanan sekaligus, yakni dari proses politik di dalam negeri dan dari jalur hukum internasional.
Hubungan dengan Marcos kian memburuk
Kasus pemakzulan ini juga memperlihatkan renggangnya hubungan Sara Duterte dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Keduanya pernah berpasangan dalam pemilu 2022 dan menang telak, tetapi kedekatan itu kemudian berubah menjadi jarak politik yang semakin lebar.
Di tengah masa jabatan Marcos yang hanya satu periode menurut konstitusi, Sara Duterte sempat dipandang sebagai salah satu figur paling kuat untuk pemilihan presiden 2028. Pada Februari lalu, ia bahkan sudah menyatakan niat untuk maju dan sempat meminta maaf karena pernah mendukung Marcos.
Kondisi tersebut membuat proses pemakzulan tidak sekadar soal jabatan wakil presiden. Dampaknya juga bisa menjalar ke peta kekuasaan nasional menjelang kontestasi politik berikutnya, terutama jika ancaman pencopotan dan larangan berpolitik benar-benar menguat.
Bukan pertama kali menghadapi upaya pemakzulan
Sara Duterte sebelumnya juga pernah menjadi sasaran upaya serupa, tetapi langkah itu ditolak Mahkamah Agung pada Juli tahun lalu karena dinilai cacat prosedur. Sejak saat itu, proses pemakzulan kembali menunjukkan betapa besar pengaruh kalkulasi politik di legislatif Filipina.
Presiden Marcos pun pernah lolos dari upaya pemakzulan terpisah pada Februari setelah mayoritas sekutunya di Kongres menolak langkah tersebut. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa arah proses di Filipina sangat ditentukan oleh keseimbangan dukungan di parlemen.
Jika kasus Sara Duterte terus melaju sampai putusan akhir, ia berpotensi menjadi pejabat tinggi kedua di Filipina yang dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada 2001. Sejumlah pejabat lain memang pernah menjalani proses serupa, tetapi tidak semuanya berujung pada vonis akhir, sedangkan mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona tercatat sebagai satu-satunya yang dinyatakan bersalah.
Source: www.cnbcindonesia.com-
-
-
-
