pelantar.id – Tujuh lokasi yang kerap menjadi langganan banjir di Kota Batam, Kepulauan Riau akan dibenahi pada tahun 2019. Selain program pemerintah daerah, pembenahan lokasi banjir itu juga bakal digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Tahun depan, ada tujuh lokasi untuk pembenahan wilayah yang rawan bencana banjir dari pemerintah pusat. Di samping program dari pemerintah provinsi dan kota,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Yumasnur, Senin (26/11/18).
Ia mengatakan, tujuh kegiatan pembenahan banjir yang akan dikerjakan pemerintah pusat antara lain pembangunan pelintas air baru di depan Perumahan Raya ke arah Simpang Telaga Punggur. Badan jalan di sekitar daerah itu juga akan ditinggikan untuk menghindari banjir.
Menurut Yumasnur, pelintas air yang baru juga akan dibangun di sekitar Pasar Melayu Batuaji. Daerah itu membutuhkan pelintas baru karena gorong-gorong yang ada sekarang tidak mampu menampung debit air.
Selain itu, pembenahan juga akan dilakukan di Jalan Gajah Mada depan Vitka Tiban Indah Sekupang, Putri Tujuh Batuaji dan di sekitar Polsek Batuaji.
Yumasnur mengatakan, pemerintah terus melakukan pembenahan lokasi rawan banjir. Namun karena pertumbuhan pembangunan di kota cepat, maka jumlah daerah banjir juga terus bertambah.
Ia meminta camat, lurah dan pengurus RT/RW segera menginformasikan ke Dinas BMSDA bila menemukan lokasi banjir baru, agar dinas bisa melakukan normalisasi drainse sesegera mungkin.
“Kami bisa menggali drainase yang dangkal, kita lebarkan supaya air lancar,” kata dia.
Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Yudi Admaji mengatakan, pemerintah menyiagakan seluruh alat berat yang dimilikiya untuk mengatasi banjir, yang belakangan ini kerap terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota kepulauan itu.
Alat berat itu digunakan untuk mengeruk sampah dan tanah yang menumpuk di drainase, agar air bisa mengalir lancar sampai ke laut.
“Bila masyarakat memiliki informasi banjir dan saluran yang tersumbat bisa diinformasikan kepada lurah dan camat setempat untuk dilakukan normalisasi,” ujar Yudi.
Sumber : Antara