Pelantar.id – Lockdown menjadi satu langkah yang dilakukan banyak negara untuk menghindari penyebaran virus corona skala besar, misalnya seperti yang dilakukan Italia dan Malaysia.

Namun, di Indonesia sendiri, keputusan untuk lockdown memiliki beberapa pertimbangan. Ada tujuh syarat suatu daerah dapat di lockdown menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurutnya pertimbangan perlu dilakukan dalam pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah. Pertimbangan yang disebut Tito itu berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Bab Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah.

“Untuk pembatasan wilayah atau lockdown itu dalam undang-undangnya ada tujuh yang harus dipertimbangkan, mulai dari efektivitas, tingkat epidemi, hingga pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan,” kata Tito di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Baca Juga :   Baby Lobster Senilai Rp12 Miliar Coba Diselundupkan ke Singapura

Dalam keterangan bab itu, untuk melaksanakan karantina suatu wilayah atau lockdown harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Karantina yang terdiri atas karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar, diberlakukan pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat karantina kesehatan.

Tito menegaskan bahwa keputusan karantina wilayah terkait pencegahan penularan COVID-19, secara absolut berada di bawah kendali pemerintah pusat, yaitu Presiden RI.

antara