Pelantar.id – Sebentar lagi gelaran Pilkada 2020 di Kepulauan Riau akan segera dilakukan.

Bawaslu, Inspektorat, dan Sekretaris Daerah perlu melakukan upaya pencegahan untuk menimimalisasi pelanggaran ASN dalam tahapan pilkada karena Netralitas birokrasi adalah sebuah keniscayaan.

Bagi ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat. Mengapa ASN dilarang melakukan aktivitas politik?

Dikutip dari kompas.com, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyampaikan, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Dalam UU Pilkada juga memuat bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.

Baca Juga :   Anggaran BP Batam Bertambah Rp565 Miliar

Ada 9 (sembilan) etik ASN yang tercantum dalam Surat edaran Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017, yaitu PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

PNS juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial.

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.

Laporkan ke Bawaslu

Dilansir dari laman kepriprov, Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin menghimbau masyarakat Kepri untuk dapat melaporkan jika menjumpai pegawai baik ASN maupun non ASN Pemprov Kepri yang tidak netral atau mendukung salah satu calon kepala daerah.

Baca Juga :   Ketentuan Bagasi Lion Air Menjadi 10Kg

“Kami minta masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada Bawaslu jika menjumpai ada pegawai kita yang tidak netral,” tegas Bahtiar, di Tanjungpinang, Selasa (20/10).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Kepri telah berkomitmen penuh untuk menjaga kenetralan pegawainya.

“Jadi jangan coba-coba untuk tak netral, karena akan ada sanksi tegasnya,” jelas Bahtiar.