Cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,28 juta ton pada Mei menjadi salah satu penyangga penting di tengah ancaman gangguan pasokan pangan. Bagi Bank Indonesia, stok sebesar itu tetap harus dibarengi penguatan distribusi dan kerja sama lintas lembaga agar gejolak harga tidak mudah merembet ke rumah tangga.
Ancaman inflasi pangan tidak datang dari satu sumber saja. Perubahan iklim, komoditas yang bersifat musiman, dan distribusi yang tidak selalu lancar sama-sama dinilai bisa memicu lonjakan harga pangan di dalam negeri.
Karena itu, BI menempatkan pengendalian inflasi pangan sebagai pekerjaan bersama yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memantau harga di pasar. Lembaga ini mendorong sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk menjaga pasokan tetap tersedia di banyak wilayah.
Penguatan itu kembali ditegaskan saat BI meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera atau GPIPS Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Jawa Timur. Program tersebut merupakan pengembangan dari gerakan nasional yang sudah berjalan, tetapi diarahkan lebih fokus untuk menjawab tantangan pasokan dan distribusi yang makin kompleks.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menilai pengendalian inflasi pangan ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada pemantauan harga. Menurut dia, persoalan pangan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional dan perlu ditangani lebih serius, termasuk agar harga tidak kembali melonjak seperti pada periode El Nino berkepanjangan beberapa waktu lalu.
Dalam pelaksanaan GPIPS, BI tetap memakai strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun, dua aspek terakhir, terutama pasokan dan distribusi, kini mendapat porsi lebih besar karena keduanya dianggap paling menentukan kestabilan harga pangan di daerah.
Aida juga menyoroti besarnya dampak pangan terhadap kelompok berpenghasilan rendah. Bobot pangan bergejolak terhadap inflasi nasional berada di sekitar 20 persen, sedangkan porsi pengeluaran pangan pada masyarakat kecil dapat mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.
Artinya, gangguan kecil pada pasokan bisa langsung terasa di tingkat rumah tangga. Situasi itulah yang membuat BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah menyiapkan tujuh program unggulan untuk memperkuat pengendalian dari hulu ke hilir.
Program itu mencakup penguatan business model pertanian dari hulu hingga hilir, peningkatan produktivitas, inovasi pengolahan pascapanen, dan hilirisasi produk pangan. Seluruh langkah tersebut diarahkan agar ketahanan pangan tidak hanya menjaga harga tetap terkendali, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha.
BI menilai penguatan semacam ini penting untuk menekan kesenjangan antarwaktu dan antardaerah. Dengan pasokan yang lebih stabil dan distribusi yang lebih efisien, harga di pasar diharapkan tidak mudah berayun tajam saat cuaca ekstrem atau hambatan logistik muncul.
Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran nasional GPIPS juga bukan tanpa alasan. Provinsi ini disebut sebagai lumbung pangan nasional karena menjadi produsen utama padi, jagung, cabai, tebu, dan susu.
Peran Jawa Timur bahkan meluas ke daerah lain. BI menyebut pasokan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia banyak ditopang dari provinsi tersebut, sehingga stabilitas pangan di Jawa Timur ikut memengaruhi banyak wilayah lain.
Di tengah ketidakpastian global, BI berharap GPIPS dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali. Langkah ini diarahkan agar pasokan lebih solid, distribusi lebih lancar, dan harga pangan tidak mudah terguncang oleh perubahan iklim maupun hambatan lain di lapangan.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
