Banda Aceh menjadi salah satu titik paling disorot dalam upaya mengejar cakupan imunisasi anak yang masih tertinggal. Di kota ini, sekitar 63% anak masih berstatus zero dose atau belum pernah mendapat imunisasi sama sekali, padahal kasus penyakit menular seperti campak sudah ikut muncul.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyebut kondisi itu berkaitan dengan temuan 119 kasus campak di wilayahnya. Ia juga menyoroti angka tuberculosis yang telah mencapai 1.600 lebih, sehingga rendahnya imunisasi dinilai bukan lagi persoalan administratif, melainkan persoalan kesehatan yang langsung terasa di lapangan.
Di tingkat nasional, perhatian pemerintah kini ikut mengarah pada cara mendorong lebih banyak keluarga membawa anak mereka imunisasi lengkap. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyiapkan skema insentif karena cakupan imunisasi nasional baru berada di angka 80,2%, sementara target pemerintah masih 90%.
Dalam kunjungan kerja ke Banda Aceh, Dante menilai dorongan yang selama ini diberikan belum cukup kuat. Selama ini, penghargaan bagi anak yang sudah imunisasi lengkap baru berupa sertifikat, dan pemerintah kini mempertimbangkan bentuk apresiasi lain yang dianggap lebih menarik bagi orang tua.
Insentif tambahan mulai dipertimbangkan
Dante menyebut pemerintah sedang menimbang insentif yang bisa membuat minat orang tua meningkat. Beberapa gagasan yang disebutkan antara lain makanan tambahan atau sekolah gratis bagi anak yang mau imunisasi.
Arah kebijakan itu bukan sekadar memberi imbauan, tetapi juga menyediakan stimulus agar partisipasi masyarakat naik. Pemerintah ingin memperluas jangkauan imunisasi, terutama di daerah yang masih tertinggal dari target nasional.
Kebutuhan untuk mengejar angka 90% dianggap mendesak karena capaian yang ada masih jauh dari sasaran. Dengan selisih yang masih cukup besar, pemerintah pusat menilai pendekatan yang lebih kuat perlu segera dijalankan.
Banda Aceh sempat jauh lebih tinggi
Kondisi di Banda Aceh juga menunjukkan penurunan yang tajam dibanding masa sebelum pandemi Covid-19. Dante mengingatkan bahwa cakupan imunisasi di ibu kota Provinsi Aceh itu pernah mencapai 83% sebelum pandemi.
Setelah itu, angkanya terus turun dan ikut berdampak pada meningkatnya risiko penularan penyakit. Situasi ini membuat pemerintah pusat dan daerah melihat imunisasi sebagai langkah yang harus dikejar kembali, bukan sekadar program rutin.
Menurut Dante, saat cakupan melemah, kasus campak ikut muncul di Aceh. Ia menyebut dengan cakupan 33%, jumlah anak yang terkena campak di Provinsi Aceh telah mencapai 263 kasus, sementara di Kota Banda Aceh tercatat 24 kasus.
Langkah daerah dikebut lewat layanan dasar
Pemerintah Kota Banda Aceh tidak tinggal diam menghadapi rendahnya angka imunisasi. Sejumlah langkah disiapkan untuk memperbaiki cakupan, mulai dari penguatan layanan primer lewat Puskesmas dan Posyandu agar akses masyarakat lebih mudah.
Pemkot juga melakukan pemetaan hingga tingkat gampong atau desa supaya data anak yang belum imunisasi lebih akurat. Dari situ, pemerintah bisa melihat wilayah mana yang paling membutuhkan intervensi.
Selain itu, gerakan jemput bola disiapkan karena sebagian keluarga dinilai bukan menolak imunisasi, melainkan belum mendapat informasi yang utuh. Pendekatan persuasif dan manusiawi juga ditekankan agar orang tua lebih bersedia membawa anak mereka imunisasi lengkap.
Dorongan insentif dari pemerintah pusat dan upaya jemput bola dari daerah kini bergerak ke tujuan yang sama. Cakupan imunisasi diharapkan naik, sementara risiko penularan penyakit pada anak bisa ditekan lebih cepat.
Source: lifestyle.bisnis.com
