pelantar.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat, saat ini ada 8 perusahaan penanam modal asing (PMA) yang memanfaatkan layanan Izin Investasi Tiga Jam (i23j). PMA tersebut sebagian besar berasal dari Tiongkok dengan total investasi mencapai US$32,5 juta.

Data dari BP Batam, izin komitmen investasi di Kota Batam pada triwulan 2018 sebesar US$220 juta. Jumlah ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama, yaitu US$50,5 juta.

“Para investor tersebut rata-rata bergerak di bidang industri manufaktur. Tahun ini memang ada peningkatan sangat siginifikan. Tapi ini baru izin komitmen, belum realisasi,” kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Ady Soegihartodi Batam, kemarin.

Ia mengatakan, pada Januari lalu sejumlah perusahaan yang sudah beroperasi di Batam melakukan perluasan usaha. Salah satunya PT Cladtek Bi Metal yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri pipa dan sambungan pipa dari besi.

“BP Batam saat ini terus melakukan promosi ke sejumlah negara di Asia, seperti Tiongkok sebagai salah satu upaya untuk menggaet para investor untuk masuk ke Batam,” katanya.

Selain itu, BP Batam terus berupaya meyakinkan para PMA yang sudah mengurus izin investasi dapat segera merealisasikan komitmennya tersebut. Menurut Ady, 8 PMA yang masuk ke Batam dengan memanfaatkan layanan i23j di antaranya PT Hong Sheng Plastic Industry dan PT Panca Costa Investment, yang masuk pada Januari 2018.

Kemudian, PT Royal Newport Plastic dan PT Xin Poly Industri yang masuk pada awal Februari. Lalu ada PT Proclad Asia International, PT Xinhe Plastic Silicone, PT CFL Metaland Plastic Industries dan PT FCS RGP Plastic.

 

Perusahaan                                    Nilai Investasi      Bidang Usaha

1. PT Hong Sheng Plastic Industry USD3.750.000          Industri Plastik
2. PT Panca Costa Investment         USD3.750.000          Beton Siap Pakai
3. PT Royal Newport Plastic             USD5.000.000         Daur Ulang Plastik
4. PT Xin Poly Industry                     USD4.000.000         Daur Ulang Barang Nonlogam

Sumber: BP Batam

 

“Saat ini juga ada beberapa perusahaan asing lainnya yang tengah melakukan penjajakan untuk investasi di Batam,” kata dia.

Permudah Izin dan Siapkan Lahan

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di beberapa kesempatan mengatakan, BP Batam siap memfasilitasi dan menjamin kemudahan perizinan serta ketersediaan lahan. Ia mengajak para pengusaha di Batam ikut menarik investor baru sekaligus meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
Foto/Tribun Batam

Lukita mengatakan, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional akan menjadi insentif baru bagi pengusaha. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong investor memperluas usahanya dengan pembangunan industri bernilai tambah (teknologi) serta mengajak investor lain untuk berinvestasi di kota ini.

Menurut Lukita, Batam masih memiliki banyak potensi investasi. BP Batam juga siap mencarikan solusi atas kendala-kendala yang sering dihadapi investor, terutama soal perizinan birokrasi.

Sebelumnya, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra menyebut penghapusan bea masuk 10 persen ke wilayah pabean di Indonesia dipastikan bakal meningkatkan ekspor domestik Batam. Produk hasil industri Batam juga akan semakin mudah masuk pasar domestik dan mengurangi ketergantungan industri manufaktur Batam terhadap permintaan ekspor.

“Untuk estimasi dari revisi ini, saya masih melakukan asesment untuk itu. Nanti kargo-kargo yang keluar dan masuk akan penuh. Tinggal pembenahan dilakukan di pelabuhan saja,” ujarnya.

Menurut Gusti, ekspor Batam ke luar negeri dalam beberapa kuartal terakhir mengalami tren positif atau surplus. Sedangkan ekspor ke daerah atau domestik mengalami defisit. Artinya, Batam lebih banyak mengimpor dibandingkan ekspor barang.

“Dengan kondisi tersebut, terutama yang industri, tentu akan meningkatkan atau mengurangi defisit dan akan terjadi surplus ekspor antar daerah kita,” katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri menunjukkan, ekspor kumulatif Januari-Desember 2017 Provinsi Kepri mencapai USD12.194,76 juta. Nilai ekspor tersebut naik sekitar 10,56 persen dibanding periode yang sama 2016 dengan USD11.030,42 juta.

Negara tujuan ekspor Provinsi Kepri pada 2017 masih dikuasi Singapura dengan USD6.316,92 juta (51,80 persen). Selanjutnya Tiongkok dengan USD758,37 juta (6,22 persen), Amerika Serikat USD680,29 juta (5,58 persen), dan Malaysia USD611,37 juta (5,01 persen). Kemudian India 362,66 juta (2,97 persen), Jepang 311,10 juta (2,55 persen), Perancis 308,76 juta (2,53 persen), Spanyol 308,03 juta (2,53 persen), Rusia 247,94 juta (2,03 persen), dan Australia 219,90 juta (1,80 persen).

Editor: Yuri B Trisna