pelantar.id – Pembangunan Meikarta kawasan kota baru di kawasan Cikarang, Jawa Barat semakin pamor. Pamor tidak hanya karena proyek besar milik James Riady ini memasang iklan besar-besaran tetapi jadi ramai dibicarakan khalayak karena tersangkut kasus suap dalam perencanaan proyek.

Meikarta adalah proyek yang digarap oleh Lippo Group. Dalam pembangunannya kawasan ini direncakan akan dikembangkan menjadi kota paling modern dengan infrastruktur terlengkap di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

Kota Meikarta berasal dari nama ibu James Riady bernama Mei. Kepiawaian Keluarga Riady dalam berbinis tak usah diragukan lagi. Apalagi mereka mampu masuk ke dalam kedekatan dan kekuasaan di pemerintahan Amerika Serikat saat masa Bill Clinton menjadi presiden.

Dikutip dari kumparan.com proyek Meikarta ini bernilai Rp 278 triliun. Tahap pertama pembangunan Meikarta seluas 22.000.000 m2 sudah dirancang sejak 2014. Pembangunan fisik sudah dimulai sejak Januari 2016 dengan 100 gedung pencakar langit dengan ketinggian 35 hingga 46 lantai.

Total pekerja mencapai 65 ribu. 50 gedung direncanakan siap dihuni pada akhir tahun 2018. Di tengah perencanaan yang sangat matang sejak tahun 2014, kehadiran proyek ini justru mengejutkan banyak pihak terutama disoroti oleh KPK.

Proyek Meikarta diduga bermain kongkalingkong dengan beberapa pejabat daerah untuk memuluskan izin pembangunan kawasan tersebut. Herannya, pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi tidak tahu dan belum pernah mengeluarkan izin.

Unik. Iklan pemasaran sudah berjalan tapi izin belum didapatkan sementara pembangunan dilanjutkan. Ada apa?

Para Pemain Izin Proyek Meikarta

foto: nusantaranews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera memanggil sejumlah pihak dari Lippo Group untuk diperiksa. KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait proyek pembangunan Meikarta, Kabupaten Bekasi, usai menggeledah 12 lokasi seperti yang diberitakan di liputan6.com.

Salah satu dokumen yang disita penyidik KPK adalah soal perencanaan proyek Meikarta, proyek prestisius Lippo Group. Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK menetapkan sembilan tersangka. Dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka antara lain Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group. Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

Hingga saat ini KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan pihak Lippo Group.

Saham Lippo Tertekan

Imbas dari kasus suap tersebut juga berdampak pada penurunan nilai saham PT Lippo. Berdasarkan data RTI, seperti ditulis Jumat (19/10/2018), saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) ditutup stagnan ke posisi Rp 1.330 per saham pada perdagangan saham 18 Oktober 2018. Namun, saham PT Lippo Cikarang Tbk cenderung tertekan selama sepekan ini periode 15-18 Oktober 2018. Apalagi usai mencuatnya kasus dugaan suap izin proyek Meikarta.

Selama periode 15-18 Oktober 2018, saham PT Lippo Cikarang Tbk tertekan 18,15 persen ke posisi Rp 1.330 per saham. Total frekuensi perdagangan saham 5.794 kali dengan nilai transaksi Rp 27,2 miliar.

===========

dari berbagai sumber