pelantar.id – Pemerintah Kabupaten Karimun segera menerapkan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kilogram.

Pendistribusian LPG 3 kg tersebut direncanakan di 12 Kecamatan serta 71 Desa dan kelurahan dengan jumlah 45.587 paket tabung gas LPG.

Pendistribusian akan dilakukan diakhri bulan ini hingga pertengahan Desember. Dari 45.587 paket perdana, akan diperuntukkan bagi 44,961 rumah tangga dan 626 usaha mikro.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Budi Mulyawan menjelaskan, konversi dari minyak tanah ke gas LPG didasari oleh Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 kilogram.

Menurutnya, data dari Direktorat Pembinaan Usaha Energi dan Migas di Kementerian, telah di distribusikan sebanyak 57.195.576 paket perdana di 28 Provinsi.

Pada tahun 2018 ini, program konversi direncanakan sebanyak 519.712 paket perdana di 13 Kabupaten Kota dan satu Kecamatan Kepulauan, yakni Tambelan di Kabupaten Bintan

“Rencana pembagian paket perdana di Karimun akan dilakukan pada minggu keempat bulan November, sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun ini,” jelas Budi saat melakukan sosialisasi pengawasan dan ferivikasi pendistribusian paket perdana, konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg tahap 1 thn 2018, di Gedung Nasional, Jumat (23/11).

Lanjut dia, pendistribusian tersebut dilaksanakan oleh PT Sehat Pratama Sejati, dan akan dilaksanakan pengawasan pembagian paket perdana oleh konsultan yang ditunjuk Dirjen Minyak dan Gas Bumi, yaitu PT Kanta Karya Utama, guna memastikan agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat mutu.

Dikatakan Budi, sebelum dilaksanakan pendropingan dan pembagian paket perdana kepada masyarakat, akan dilakukan validasi Data Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) dan konsultan distribusi pada desa sasaran. Hal itu dilakukan untuk deteksi dini, duplikasi data calon penerima, yang selanjutnya akan dicatat menjadi daftar calon penerima paket perdana.

“Kami atas nama Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mengharapkan dukungan dan kerjasama Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam tahap pelaksanaan program ini, sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar,” katanya.

Sementara, Bupati Karimun Aunur Rafiq menjelaskan, jumlah 45.587 paket itu dipastikan tidak akan cukup. Karena data usulan konversi mintak tanah ke gas disampaikan sejak tahun 2015, dan pihak Kementerian menjadikan data itu sebagai acuan untuk pendistribusian ditahun 2018 ini.

“Sudah tentu tidak cukup. Karena jumlah penduduk semakin bertambah. Sehingga masih banyak lagi yang perlu penyesuaian data tahun 2015 ke tahun 2018. Tentang kekurangan ini kita telah membuat surat ke Kementerian ESDM agar dapat ditambah,” kata Rafiq.

Rapat bersama penentuan biaya

Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan beberapa kali rapat bersama FKPD, Iswana Migas Kepri bersama konsultannya dan seluruh Camat, dalam pembahasan Perbub. Didapati biaya paling tinggi berada transportasi.

Menurutnya, pada rapat pertama untuk Pulau Karimun Besar berada diharga Rp29.381 per satu tabung 3 kilogram. Kemudian rapat kedua dijabarkan lagi biaya mana yang dapat ditekan. Disepakati diharga saat ini adalah Rp27.500.

Setelah dilakukan diskusi dengan Dirjen Migas, harga tersebut dinilai masih terlalu tinggi. Maka kembali digelar rapat dan diusulkan harga menjadi Rp25.000 per satu tabung gas LPG 3 gilogram untuk Pulau Karimun besar, tidak termasuk untuk Pulau Kundur, Moro, Durai dan Buru.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Karimun telah mengirimkan surat ke Kementerian ESDM, agar transportasi dari Tanjung Uban ke Karimun mendapat subsidi, sambil menunggu pembangunan SPBE selesai, sehingga harga LPG 3 Kg di Karimun dengan Kota Batam bisa sama, atau paling tidak mendekati.

“Kita berharap usulan subsidi sebagai bentuk menekan harga dapat direspon, sehingga dari biaya Rp25.000 yang disepakati agar dapat ditekan lagi, minimal bisa sama atau mendekati dengan harga di Batam. Kalau Batam Rp18.000 minimal kita bisa Rp20.000 kan lumayan,” harapnya.

Kata Rafiq, data yang diterima dari Kementerian ESDM, terdapat 700 calon penerima ganda. Di antaranya 285 ganda Kartu Keluarga (KK) dan ganda Kartu Tanda Penduduk (KTP), 242 ganda KK dan 176 ganda KTP.

“Perlu divalidasi. Pendistribusian harus betul-betul transparan dan objektif, jangan sampai hanya karena famili atau kedekatan tertentu, sehingga didahulukan. Harus sesuai dengan daftar urutan,” pintamya.

Setelah selesai pendistribusian paket perdana, dalam waktu dekat Pemkab Karimun akan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Reporter: Abdul Gani
=================
Keterangan Foto: Sambutan Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam sosialsiasi pengawasan dan ferivikasi pendistribusian paket perdana, konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg tahap 1 thn 2018, di Gedung Nasional, Jumat (23/11).
===============