Pelantar.id – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani meragukan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), yang diperoleh Pemkab Karimun.

Penghargaan itu telah diterima oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq di Istana Wakil Presiden, Rabu kemarin (19/12). Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.

Novi beralasan, jika benar-benar dilakukan survey oleh pusat, Kabupaten Karimun tidak akan mendapatkan penghargaan APE tersebut karena ada banyak faktor yang dilihatnya justru sangat bertolakbelakang dengan penghargaan tersebut.

“Bisa kita lihat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) saja sampai saat ini belum ada gedungnya. Kemudian petugas P2TP2A pun sudah berhenti semua dan tidak ada lagi yang aktif. Belum lagi tidak adanya shelter, ini miris kan,” kata Novi, Kamis (20/12).

Dia menambahkan, belum lagi makin meningkatnya kasus kekerasan ibu dan anak di Kabupaten Karimun. Lalu kegiatan untuk komitmen pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dinilai tidak ada yang diusulkan oleh dinas terkait di Pemkab Karimun.

Baca Juga :   Love for Sale 2 : Cinta sebagai Relasi Sentral Manusia

Wanita yang juga sebagai Sekretaris Pansus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DPRD Kabupaten Karimun ini juga mengaku khawatir, ketika penghargaan APE yang diterima akan membuat dinas terkait tidak bekerja maksimal.

“Dengan adanya penghargaan itu seharusnya dinas terkait merasa malu. Kira-kira apa yang bisa dibanggakan dari hasil kerja saat ini. Tolok ukurnya tidak jelas. Lihat saja, diskriminasi terhadap perempuan juga masih ada, mirisnya malah kasusnya terjadi di dinas terkait pula. Saya bukan tidak bangga atas penghargaan yang diberikan, tapi kalau masuk akal dan sesuai dengan realita justru saya acungkan jempol,” tegasnya.

Data yang dia peroleh beberapa bulan lalu dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Karimun, tercatat ada 23 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 84 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual. Angka tersebut menunjukkan belum seriusnya pemerintah daerah mencegah dan menangani persoalan tersebut.

“Pihak terkait jangan tutup mata, Karimun belum memiliki instrumen yang memadai. Yang seharusnya sudah memiliki proteks dan perlindungan maksimal terhadap perempuan dan anak. Untuk urusan tersebut, saya tidak main-main, karena menyangkut kaum saya. perempuan, serta masa depan anak-anak yang kelak akan menjadi pemimpin,” tukasnya.

Baca Juga :   Pasword Pengguna Diketahui oleh 20ribu Karyawan Facebook

Kabag Humas Pemkab Karimun, Didi Irawan yang turut serta mendampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, Kabupaten Karimun menjadi salah satu penerima penghergaan APE dari 159 Kabupaten Kota di Indonesia yang diberi penghargaan.

Menurut Didi, sebelum meraih penghargaan APE tahun 2018, Kabupaten Karimun telah mendapatkan penghargaan yang sama dari Kementerian PPPA, namun baru pada level tingkat madya.

Kemudian dari penerimaan yang diterima tahun sebelumnya, dilakukan evaluasi oleh Kementerian bersama tim independen, dalam hal Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi seluruh Kementerian, lembaga dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten serta Kota.

“Berdasarkan hasil evaluasi itu, maka Kabupaten Karimun memenuhi indikatornya dan berhasil meraih penghargaan APE tahun 2018,” kata Didi, Rabu (19/12).

==========

Reporter: Abdul Gani