pelantar.id – Jajaran Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri menangkap 4 orang pengelola parkir di 2 mall atau pusat perbelanjaan di Kota Batam, Selasa (16/10). Mereka dianggap melanggar aturan tentang pungutan uang parkir.

 

Keempat pengelola parkir itu adalah, AR, EBH, RPS, dan S. Masing-masing menjabat sebagai petugas pos parkir, supervisor, asisten manajer parkir, dan petugas pos parkir. Dua orang bertugas di mall kawasan Simpang Kabil dan dua lagi di mall kawasan Batam Center.

Direktur Reskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Herwono Yulianto mengatakan, penangkapan terhadap keempat orang itu berdasarkan laporan masyarakat. Keempatnya diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terkait parkir drop off 15 menit. Dalam aturan itu disebutkan, kendaraan yang menurunkan penumpang di kawasan parkir tidak lebih dari 15 menit, tidak dipungut bayaran alias gratis.

Baca Juga :   Gaji Guru Non-PNS Diusulkan Naik hingga Rp1 Juta

“Yang seharusnya gratis, tapi oleh keempat orang ini dipungut bayaran,” kata Herwono di Batam, Rabu (17/10).

Dari keempat pengelola itu, polisi menyita barang bukti berupa 8 lembar tiket retribusi parkir, 4 lembar uang pecahan Rp2.000, dan 4 nametage pekerja atau idcard milik keempat orang tersebut.

Menurut Herwono, proses penangkapan keempat orang pengelola parkir di dua mall di Batam itu, masuk dalam skema operasi tangkap tangan. Saat itu, keempatnya memungut uang parkir kepada sejumlah pengendara, meski para pengendara tersebut hanya mengantarkan penumpang ke dalam mall.

“Dalam laporan yang kami terima, seharusnya pengendara yang drop off penumpang tak lebih dari 15 menit dibebaskan dari biaya parkir. Namun, keempat orang ini tetap memungutnya meski pengendara hanya sebentar saja masuk ke dalam mall untuk mengantar penumpang,” kata dia.

Baca Juga :   Pemerintah Kepri Putihkan Pajak Kendaraan

Baca Juga :

Herwono mengatakan, keempat orang pengelola parkir itu sudah diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil analisis yuridis penyidik, keempatnya tidak bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 23 KUHP lantaran statusnya bukan PNS.

Kemudian, oleh penyidik keempatnya dikenakan Pasal 57 Jo 20 Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelanggaraan dan Restribusi Parkir. Hukuman yang diberikan hanya berupa sanksi ringan berupa administrasi.

“Sanksinya diberi peringatan tertulis. Yang berat bisa sampai pencabutan izin pengelolaan parkir,” ujarnya.

 

Reporter : Fathurrohim
Editor : Yuri B Trisna