FSPMI Ajukan 4 Tuntutan di Kantor DPRD Batam

pelantar.id – Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/10) siang. Mereka menyuarakan 4 tuntutan kepada pemerintah.

Konsultan Cabang FSPMI Batam, Andi Saputra mengatakan, 4 tuntutan mereka adalah, menolak impor barang pokok, menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan di Indonesia yang menjadi termurah di Asia Tenggara. Kemudian, menolak pertemuan International Monetery Fund (IMF) World Bank di Bali karena akan menguras dana APBN sangat besar, dan meminta bencana di Sulawesi Tengah menjadi bencana nasional.

Baca Juga : Kepri Peduli Palu, Ramai-Ramai Galang Dana Bantuan

Selain menyuarakan 4 tuntutan tersebut, ratusan buruh juga turut memungut sumbangan untuk korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

“Kami juga mengumpulkan sumbangan di jalan maupun anggota dan sudah terkumpul Rp40 juta. Kami akan berikan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sulawesi Tengah,” ujar Andi Saputra.

Ratusan buruh tersebut telah berkumpul di halaman Kantor DPRD Batam sejak pukul 11.00 WIB. Setelah melakukan orasi, beberapa perwakilan massa kemudian melakukan rapat dengan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto di ruang rapat pimpinan.

Usai pertemuan itu, Nuryanto juga menyampaikan dua isu nasional yaitu terkait upah minimun nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, serta permasalahan naiknya harga sembako, hingga persoalan pertemua IMF-World Bank.

“Terkait soal isu nasional akan saya sampaikan kepada Gubernur Kepri,” katanya.

Nuryanto mengatakan, untuk isu-isu lokal terkait banyaknya perusahaan hengkang, ia menyerahkan pembahasan masalah tersebut ke Komisi IV DPRD Batam.

“Melalui komisi IV, kami akan memanggil BP Batam, Imigrasi dan beberapa pihak terkait lainnya,” kata dia.

Baca Juga : May Day, Buruh Batam Ajukan Empat Tuntutan

Nuryanto menyatakan, ada beberapa perusahaan yang hengkang dari Batam belum memberi pesangon kepada beberapa karyawan. Hal itu membuat para buruh kemudian meminta DPRD Batam turut turun tangan mencari solusi. Ia berharap kejadian serupa tak terulang lagi.

“Permasalahan tersebut akan dicari jalan keluar secepatnya,” ujarnya.

Setelah mendengar pernyataan Nuryanto, massa buruh kemudian membubarkan diri. Aksi yang berjalan damai dan lancar tersebut mendapat pengawalan dari sejumlah personel kepolisian dan Satpol PP.

 

Reporter : Fathurrohim
Editor : Yuri B Trisna