pelantar.id – Kabar gembira bagi para pegawai tenaga pendidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kepri sedang mengusulkan anggaran untuk kenaikan gaji dan tanggungan iuran BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaaan sebesar Rp46 miliar pada APBD 2019.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, M Dali mengatakan, usulan anggaran Rp46 miliar pada APBD Kepri 2019 tersebut akan diperuntukkan bagi 1.469 PTK yang terdiri dari guru dan tenaga tata usaha non-PNS. Sebenarnya, usulan ini sudah diajukan pada APBD Perubahan 2018, tapi dibatalkan karena keuangan Kepri sedang defisit.

Dali mengatakan, untuk kenaikan gaji guru non-PNS, diusulkan naik hingga Rp1 juta. Jika disetujui, maka tahun depan guru non-PNS akan mendapatkan gaji Rp2 juta per bulan. Kenaikan gaji Rp1 juta ini diperuntukkan bagi 399 guru.

Kemudian, 703 orang guru non-PNS lain, diusulkan mendapat kenaikan gaji Rp200 ribu dari gaji yang diterima sekarang sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, sebanyak 367 orang tenaga tata usaha non-PNS diusulkan menerima gaji sebesar Rp1,2 juta atau naik Rp200 ribu dari gaji yang diterima sekarang.

“Untuk BPJS saya lupa besarannya. Tapi secara keseluruhan sudah masuk di dalam anggaran yang diajukan sebesar Rp46 miliar itu,” ujar Dali di Tanjungpinang, dikutip dari Antara, Selasa (30/10).

Dali berharap, usulan anggaran tersebut disetujui oleh DPRD Provinsi Kepri karena sebelumnya usulan ini batal diakomodir dalam APBD Perubahan Kepri 2018.

Baca Juga :

Sekolah Negeri Dilarang Rekrut Guru Honor Lagi

Saat ini, jumlah PTK non-PNS yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kepri sebanyak 2.140 orang. Dari jumlah tersebut, 671 orang merupakan PTK non-PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri. Para PTK non-PNS tersebut, saat ini menerima gaji serta tunjangan yang hampir setara dengan guru PNS di lingkungan Pemprov Kepri.

Sementara 1.469 orang lagi, merupakan PTK non-PNS yang diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepri serta komite sekolah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, para PTK non-PNS yang diangkat pemerintah kabupaten/kota sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Kepri.

 

Editor : Yuri B Trisna