pelantar.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana menurunkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk mobil-mobil tua di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Selama ini, pemilik mobil tua dianggap enggan melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan karena tarifnya yang mahal, dan seringkali tak sesuai dengan harga mobil yang terus mengalami penyusutan. Wakil Gubernur Kepri, Isdianto optimistis program itu bisa mempengaruhi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

“Dilihat dari program pemutihan pajak dan balik nama kendaraan bermotor yang selesai 31 Agustus lalu, ada kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah. Karena itu, penyesuaian tarif pajak bagi mobil tua akan dikaji untuk diterapkan,” katanya di Tanjungpinang.

Isdianto mengaku sudah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Reni Yusneli melakukan kajian agar program tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.

Baca Juga :   Dua PMA Perluas Usaha di Batam, Serap 390 Tenaga Kerja

Menurut dia, banyak aspirasi dari masyarakat yang ingin adanya penyusutan PKB bagi mobil-mobil tua. Karena keengganan pemilik mobil tua membayar pajak adalah disebabkan tingginya kos yang harus dikeluarkan. Sementara harga kendaraan tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami penyusutan.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mendukung program penurunan tarif pajak bagi mobil-mobil tua itu. Menurut dia, program ini akan bisa terealiasasi jika Gubernur Kepri setuju.

Hotman memperkirakan, akan ada tambahan siginifikan penerimaan untuk daerah dari pajak mobil tua tersebut. Pada program pemutihan PKB dan Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sudah selesai bulan lalu, Kepri mendapat pemasukan Rp50 miliar.

Ia yakin, masyarakat pemilik mobil tua di Kepri akan senang dengan kebijakan pemerintah tersebut. Penyusutan pajak bagi kendaraan tua bisa mempengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajibannya, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Baca Juga :   Cegah Banjir, Drainase di Perumahan Harapan Indah Sekupang Dinormalisasi

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman juga sepakat dengan kebijakan itu. Menurutnya, tidak adil jika pajak mobil tua lebih tinggi dari mobil baru.

“Harusnya mobil baru yang lebih tinggi (pajaknya). Meski demikian, ia mengingatkan eksekutif agar melakukan kajian mendalam tentang hal tersebut. Kriteria yang masuk dalam mobil tua harus jelas dan tegas. Masalah ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat khususnya pemilik mobil tua.

“Kriterianya harus jelas dan tegas, apakah misalnya di atas 5 tahun. Termasuk tujuan program itu, juga harus dijelaskan ke masyarakat,” kata dia.

Penulis : Albar
Editor : Yuri B Trisna