pelantar.id – Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun berjanji akan mengupayakan pengembalian lahan warga Guntung Punak Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun yang dirampas negara. Hal itu disampaikanya dalam pertemuan bersama perwakilan warga di kantornya, Tanjungpinang, Kamis (13/9).

Sebelumnya, warga melalui kuasa hukum LBH Bonaparte menggugat pemerintah karena telah merampas lahan mereka ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Rabu (12/9). Dalam surat gugatan tersebut, sebagai tergugat adalah; Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden RI cq Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kepri cq Gubernur Kepri serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca Juga : Lahan Dirampas Negara, Warga Meral Barat Gugat Presiden

Warga kecewa lantaran tanah yang sudah mereka tempati secara turun temurun selama bertahun-tahun tiba-tiba diubah statusnya menjadi kawasan hutan lindung. Padahal mereka sudah mengantongi sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut.

Dalam pertemuan itu, Nurdin Basirun berjanji akan mencarikan solusi dan membawa masalah ini ke Kementerian Kehutanan. Ia akan mengupayakan agar tanah masyarakat bisa kembali menjadi hak milik, tidak dimasukkan dalam kawasan hutan lindung.

Baca Juga :   19 Situs Pembajak Film Wiro Sableng Diblokir

“Pak Gubernur bersedia membantu masyarakat. Beliau akan datangi Kementerian dengan membawa rekomendasi untuk revisi atas 174 hektare luas tanah yang terkait tanah para penggugat. Rencananya, perwakilan masyarakat juga akan diajak ke pusat untuk menuntaskan kasus ini,” kata Direktur LBH Bonaparte, Capt Samuel Bonaparte Hutapea melalui sambungan telepon, Jumat (14/9).

Pertemuan Gubernur Kepri dengan perwakilan masyarakat Meral Barat di Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (13/9).
Foto: Istimewa

Samuel mengatakan, dalam gugatannya, masyarakat juga ingin para anggota DPR RI asal Kepri yaitu Nyat Kadir, Dwi Ria Latifah, dan Siti Sarwindah ikut ditarik menjadi tergugat.

“Para wakil rakyat di DPR RI itu juga harus dilibatkan. Masyarakat ini seharusnya merupakan binaan para wakilnya yang ada di senayan tersebut. Mereka sudah seharusnya melindungi masyarakat. Gara-gara SK Menteri Nomor 76 Tahun 2015, tanah mereka berubah status jadi hutan lindung,” kata dia.

Dalam pendaftaran gugatan tersebut, masyarakat turut pula merangkul Panglima TNI sebagai sesama korban Pasalnya, ada kantor atau markas TNI di kawasan tersebut yang juga dinyatakan sebagai hutan lindung.

Baca Juga :   Pedagang di Nagoya Keluhkan Rambu Larangan Parkir

“Respon Pak Gubernur itu menjadi titik terang bagi kami. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud dan tanah mereka kembali sesuai haknya. Kami juga menolak penyelesaian melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2017,” ujar Samuel.

Menurut Samuel, berdasarkan mekanisme penyelesaian melalui peraturan tersebut, maka masyarakat terlebih dahulu dibuat mengakui bahwa mereka menduduki lahan hutan lindung. Selanjutnya, masyarakat meminta atau memohon kepada pemerintah agar diberikan hak tanah dari hutan lindung tersebut. Padahal dalam kasus di Meral Barat ini yang terjadi justru sebaliknya, hutan lindung (pemerintah) yang menduduki tanah warga. Sehingga seharusnya, pemerintah yang memohon tanah dari warga.

“Langkah yang dilakukan oleh Gubernur Kepri juga menjadi upaya kami untuk menuntaskan kasus ini di luar pengadilan, karena kasus yang terbaik ditangani oleh pengacara adalah kasus yang diselesaikan tidak dengan putusan pengadilan. LBH Bonaparte siap menerima laporan dan akan membantu masyarakat di daerah lainnya di Kepri yang bernasib serupa,” ujarnya.

Reporter : Abdul Gani
Editor : Yuri B Trisna