pelantar.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun berharap Presiden Joko Widodo segera merealisasikan pembangunan proyek jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan. Harapan itu dititipkannya kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang datang ke Batam, Selasa (15/1/19).
Kepada Luhut, Nurdin mengatakan bahwa Jembatan Batam-Bintan (Babin) tersebut sangat ditunggu masyarakat Kepri. Menurutnya, Jembatan Babin akan menggerakkan ekonomi bukan hanya bagi Kepri tapi juga secara nasional, dan sekaligus memperkuat martabat bangsa di wilayah perbatasan.
“Pak Luhut berjanji akan mengingatkan kembali Pak Presiden. Beliau (Luhut) sangat mendukung pembangunan jembatan ini,” kata Nurdin usai menjemput Luhut di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Selasa (15/1), dilansir humaskepri.id.
Nurdin menegaskan, tidak ada masalah lagi dalam rencana pembangunan Jembatan Babin di pusat. Presiden Jokowi pun sudah setuju proyek tersebut dilaksanakan.
“Karena itu, saya titipkan kembali kepada Pak Menko agar mengingatkan Pak Presiden, bahwa Kepri sangat ingin pembangunan Jembatan Babin disegerakan,” ujarnya.
Foto : Humas Pemprov Kepri
Persetujuan Presiden Jokowi terhadap proyek Jembatan Babin disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, November 2018 lalu. Ia memastikan proyek tersebut akan dieksekusi.
Soal kemungkinan pendanaan, apakah menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), menurut Basuki hal itu masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, sejauh ini sudah ada beberapa swasta yang tertarik untuk menggarap proyek tersebut.
“Nanti dievaluasi untuk pendanaannya,” kata dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga, Sugiyartanto mengatakan, nilai investasi proyek pembangunan Jembatan Babin diperkirakan membengkak dari usulan sebelumnya. Jika pada 2017 investasinya sekitar Rp7 triliun, sekarang naik menjadi Rp10 triliun hingga Rp11 triliun.
Kementerian PUPR sudah menerima dokumen berisi usulan perencanaan pembangunan jembatan itu Pemerintah Provinsi Kepri. Sugiyartanto mengatakan, meski dari sisi fisik, lebih pendek dari rencana semula, tapi penghitungan investasinya jauh lebih besar.
Sugiyartanto mengatakan, dari dokumen yang diterima, pihaknya mengkaji nilai investasi yang diperlukan sekitar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun. Sementara panjangnya hanya 3 kilometer, dari sebelumnya 7 kilometer. Namun, usulan tersebut belum final, karena pemerintah akan mengevaluasinya terlebih dahulu.
“Kan biayanya cukup besar, jadi kami pelajari dulu,” kata Sugiyartanto, di kantornya, Senin (5/11/18) lalu, dikutip Kompas.com.
Pemerintah tak menutup kemungkinan akan membuka peluang kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Hal ini mengingat potensi wisata di Kepri yang cukup tinggi, sehingga dapat dikelola antara pemerintah dan swasta.
*****
