Stablecoin dan Bitcoin ATM mendadak ikut masuk ke pusat perhatian setelah kebijakan imigrasi baru Donald Trump mendorong akses ke bank tradisional makin sempit. Di tengah tekanan itu, sebagian orang bisa saja mencari jalur yang lebih cepat dan lebih sulit diawasi untuk mengirim atau menyimpan uang.
Situasi ini muncul setelah Trump menandatangani perintah eksekutif pada 19 Mei untuk “mengembalikan integritas sistem keuangan Amerika.” Lewat aturan itu, regulator federal termasuk Departemen Keuangan diminta meninjau pengawasan yang lebih ketat atas penyaringan penipuan dan mitigasi risiko terkait layanan untuk imigran tanpa dokumen.
Gedung Putih menilai ada celah dalam praktik identifikasi nasabah yang selama ini dimanfaatkan teroris, pengedar narkoba, pencuci uang, dan jaringan kriminal lain. Pemerintah juga menyebut pengetatan protokol seperti ini sudah lama tertunda, sehingga bank dan lembaga keuangan lain diminta lebih waspada dalam membuka akses layanan.
Dorongan baru itu memunculkan ironi tersendiri di industri kripto. Saat ini, debat soal “debanking” kembali menguat, padahal di era Presiden Joe Biden, tuduhan “Operation Chokepoint 2.0” sempat diarahkan pada tekanan terhadap bank agar memutus hubungan dengan perusahaan kripto.
Dalam skema tersebut, regulator diduga menekan bank di belakang layar untuk menghentikan kerja sama dengan perusahaan kripto dan menyebut sektor itu sebagai “risiko reputasi.” Tuduhan itu kemudian memicu investigasi kongres dan rilis dokumen internal regulator.
Jalur alternatif yang makin disorot
Perintah eksekutif Trump juga meminta Departemen Keuangan menyusun panduan yang menyoroti penggunaan platform pembayaran peer-to-peer untuk memfasilitasi pembayaran upah “off-the-books.” Stablecoin, yang umumnya dipatok ke dolar AS, berpotensi ikut terseret dalam perhatian itu.
Di saat yang sama, Bitcoin ATM sudah menjadi opsi lain bagi sebagian imigran tanpa dokumen. Mesin ini memungkinkan penukaran uang tunai ke kripto dengan proses yang cepat, meski tetap punya batas saat aset digital itu harus dikonversi kembali ke mata uang lokal.
Tom Feltner dari Americans for Financial Reform menilai stablecoin dan Bitcoin ATM tidak punya perlindungan yang diwajibkan federal bagi penyedia remitansi. Ia juga menyoroti tidak adanya standar perlindungan seragam, termasuk kemampuan membatalkan pembayaran dalam jendela 30 menit tanpa pertanyaan.
Menurut Feltner, kondisi seperti itu justru mendorong orang masuk ke “shadow banking system” yang semestinya dihindari oleh layanan remitansi. Ia melihat kebijakan semacam ini menekan orang ke jalur yang lebih berisiko, bukan lebih aman.
Bank, imigrasi, dan rasa takut di sektor keuangan
Nicholas Anthony dari Cato Institute melihat langkah Trump sebagai pergeseran peran bank menjadi pelaksana penegakan imigrasi. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan itu bisa menciptakan suasana ala “Big Brother” di sektor keuangan.
Anthony mengatakan sebagian imigran tanpa dokumen akan mencari kripto sebagai penyelamat, sementara yang lain mungkin memakai jaringan kejahatan terorganisir seperti kartel untuk mengirim uang ke rumah. Menurut dia, banyak orang akan memandang sistem keuangan dengan rasa takut atau permusuhan, lalu melihat alternatif sebagai “lifeline” atau “escape hatch.”
Pandangan soal tekanan akses ke bank ini juga beririsan dengan perdebatan yang lebih luas di Kongres tentang pengawasan keuangan dan kebebasan sipil. Di tengah debat itu, kebijakan Trump justru menempatkannya di sisi yang berbeda dari narasi debanking yang sebelumnya sering dipakai industri kripto.
Jejak politik yang ikut berbalik arah
Keluarga Trump sendiri pernah mengaitkan pengalaman debanking dengan langkah mereka masuk ke kripto. Sejak World Liberty Financial didirikan pada 2024, Eric Trump dan Donald Trump Jr. menyebut kesulitan dari bank sebagai pendorong utama usaha kripto keluarga itu.
Donald Trump Jr. bahkan mengatakan dalam sebuah konferensi bahwa keluarga mereka masuk ke kripto “karena kebutuhan” setelah “didebanking.” Pernyataan itu kini terdengar kontras dengan dorongan kebijakan yang justru bisa membuat kelompok lain mengalami tekanan serupa.
Di sisi lain, regulator perbankan juga sedang mengubah pendekatan. Bulan lalu, lembaga seperti Office of the Comptroller of the Currency menghapus reputational risk sebagai alat pengawasan.
Nic Carter dari Castle Island Ventures mengatakan ia tidak nyaman menyebut langkah Trump sebagai “Operation Chokepoint 3.0” karena targetnya adalah individu, bukan bisnis legal. Namun, ia tetap mengingatkan agar perluasan pengawasan pemerintah tetap diawasi ketat.
Carter memperingatkan bahwa kebijakan yang hari ini diarahkan ke imigran ilegal bisa menjadi pola bagi administrasi yang berbeda di masa depan. Pada titik itu, dorongan untuk mencari jalur alternatif seperti stablecoin dan Bitcoin ATM bisa menjadi gejala dari akses keuangan yang makin terdesak.
