pelantar.id – Lesunya industri shipyard atau galangan kapal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdampak pada turunnya nilai investasi. Meski demikian, kondisi itu belum berpengaruh banyak terhadap perekonomian daerah tersebut.

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim mengatakan, Lesunya industri shipyard dirasakan salah satu perusahaan terbesar di Karimun yakni, PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB). Hal itu disampaikannya di acara focus group discussion (FGD) Survey Diasgregasi PMTB, yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Karimun, di Hotel Aston, Tanjungbalai Karimun, Rabu (10/10).

“Nilai investasi sampai hari ini berubah terus, jadi angkanya tidak bisa saya katakan seperti yang dulu, karena terus terjadi perubahan. Ya, kalau saya katakan yang sekarang perjalanannya sedikit menurun, tapi belum begitu tajam. Dikarenakan akibat perkembangan investasi itu sendiri,” kata Anwar.

Baca Juga : Nurdin Resmikan Proyek Pengeboran Minyak Rp39 Triliun di Karimun

Anwar mengatakan, tahun 2016-2017, nilai investasi di Karimun mencapai Rp22,5 triliun. Tahun ini, ia belum mendapat laporan angka pasti, tapi dipastikan mengalami penurunan.

Baca Juga :   Usulan KEK Pulau Asam Terganjal Hutan Lindung

Anwar menggambarkan seperti yang tengah terjadi di PT Saipem saat ini. Perusahaan itu terpaksa melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada belasan ribu pekerjanya, karena produksi berkurang. Walau tak berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, tapi hal itu mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini diterima pemerintah.

“Ekonomi kita tidak terlalu anjlok,” jelasnya.

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim menyampaikan kondisi investasi di acara FGD bersama BPS di Hotel Aston Karimun, Rabu (10/10).
Foto: Abdul Gani

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjungbalai Karimun, Nurul Choiriyati mengatakan, FGD tersebut digelar untuk lebih merinci data yang ada di Karimun. Selama ini, data yang ada hanya sebatas data global.

“Kita butuh data yang lebih terperinci, supaya bisa lebih fokus melakukan pengembangannya. BPS akan bisa memberi masukan kepada pemerintah daerah, untuk menggenjot di bagian mana investasi kita supaya lebih berkembang baik lagi,” katanya.

Karenanya, dalam FGD itu juga diundang 20 peserta dari perusahaan skala besar yang ada di Kabupaten Karimun. Menurut Nurul, dipilihnya manajemen PT Saipem sebagai pemateri, bukan karena data BPS ingin berpatokan dengan data perusahaan asal negara Itali tersebut. Namun, agar BPS dan pemerintah daerah mendapat gambaran rinci tentang peluang investasi dan kendala yang dihadapi perusahaan selama menjalankan usahanya di Karimun.

Baca Juga :   Proyek Pelabuhan Malarko Mangkrak, KSOP Karimun Usulkan Audit

“Sekarang yang diundang adalah perusahan besar, kegiatan yang sebelumnya kami sudah undang perusahaan kecil, bahkan perusahaan perorangan juga. Jadi data yang kemarin perusahaan kecil saja dan itu masih kurang, sehingga perusahaan skala besar perlu kami ajak diskusi juga untuk memperkuat lagi data sebelumnya agar lebih rinci dan lengkap,” katanya.

Data yang dihimpun dalam FGD tersebut antara lain mulai dari aset bangunan, tanah, kendaraan, peralatan, mesin, termasuk mahluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Artinya yang menghasilkan secara berulang setiap tahunnya.

“Data sebelumnya kami belum punya yang seperti itu, makanya dimulai tahun ini,” tutup Nurul.

Perusahaan yang hadir dalam FGD tersebut mulai dari sektor industri shipyard, granit, kesehatan seperti Rumah Sakit Bhakti Timah dan banyak lagi. Termasuk menghadrikan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Karimun, Sabari Basirun.

 

Reporter : Abdul Gani
Editor : Yuri B Trisna