Jembatan Batam-Bintan dan Hasrat Gubernur Nurdin

pelantar.id – Sejak dua tahun lalu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) seakan tak kenal lelah mengabarkan rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Proyek prestisius itu dipandang mampu mendongkrak perekonomian Kepri, terutama untuk Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Dalam perencanaan, jembatan itu akan dibangun membentang sejauh 7 kilometer. Nantinya, jembatan akan terhubung atau melalui dua pulau yang berada di antara Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Selama ini, masyarakat di dua pulau itu hanya bisa menggunakan transportasi laut jika ingin saling berkunjung.

Nurdin Basirun dilantik menjadi Gubernur Kepri pada 25 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta. Ia menggantikan Gubernur Muhammad Sani yang meninggal dunia pada 8 April 2016. Sejak saat itu, Nurdin rajin membicarakan rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Meski bisa dikatakan bukan pencetus, tapi Nurdin cukup gigih memperjuangkan terwujudnya mega proyek itu. Berkali-kali ia bertemu dengan pihak-pihak yang dianggapnya mau terlibat dalam pembiayaan proyek jembatan tersebut. Namun, berkali-kali pula ia tidak merasa puas.

Sejumlah perusahaan atau calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri pernah disebut-sebut berminat membangun Jembatan Batam-Bintan. Pada awal Maret lalu, Nurdin Basirun mengundang Konsorsium PT Pembangunan Kepri Raya yang merupakan mitra investor yang akan menanamkan modal pembangunan Jembatan Batam Bintan melakukan presentasi rencana pembangunan jembatan tersebut.

Saat itu disebutkan, calon investor yang tertarik menanamkan modalnya dalam proyek itu berasal dari Cina, Eropa dan Amerika. Bahkan sudah santer diberitakan bahwa perusahaan konstruksi asal Tiongkok yakni China Communications Construction Company (CCCC) sudah siap menggelontorkan dana investasi hingga Rp7,1 triliun. Tapi rencana tersebut menguap.

Karena tak ada investor yang benar-benar serius, Nurdin lantas berubah haluan. Ia mengalihkan pandangan ke Jakarta, ke kantor kementerian-kementerian. Menurutnya, jika berharap pada investor, proyek Jembatan Batam-Bintan bakal sulit terwujud. Sementara jika mengandalkan APBD Kepri, tentu sangat jauh panggang dari api.

Pemerintah Provinsi Kepri di bawah komando Nurdin, lantas mulai bergerilya, memberi ‘teror’ ke Jakarta agar proyek Jembatan Batam-Bintan dapat dibangun menggunakan dana APBN.

“Kami melihat jika dibangun investor tentu ada kontrak yang cukup panjang. Namanya pengusaha (investor) tentu berorientasi bisnis dan untung. Kami khawatir ini justeru akan memberatkan masyarakat ke depannya,” kata Nurdin.

Lobi-lobi ke pemerintah pusat pun gencar dilakukan. Setiap kunjungan kerja ke Jakarta, baik bertemu Presiden Jokowi maupun para menteri, Nurdin tak lupa menyelipkan keinginan Kepri membangun Jembatan Batam-Bintan tersebut.

Tak sia-sia, kengototan Nurdin membuahkan hasil. Presiden Jokowi akhirnya setuju proyek itu dilaksanakan. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan bakal segera dikerjakan, dengan biaya bersumber dari APBN. Rencananya, proyek ini akan dimulai awal 2019.

“Alhamdulillah, Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) sudah membentuk tim. Dan kami juga masuk dalam tim itu,” katanya.

Pernyataan Nurdin bukan mengada-ngada. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga memastikan, proyek Jembatan Batam-Bintan jadi dibangun. Biayanya, sekitar Rp3,4 triliun. Lebih dari separuh dibanding rencana investasi yang ditawarkan investor asing, Rp7,1 triliun.

“Kita kan sudah sepakat akan dibangun, jadi itu dibangun,” kata Basuki saat membuka seminar nasional Inovasi Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan di Hotel Aston Batam Rabu (25/10).

Basuki mengaku sudah mengambil rincian desain teknis atau Detail Engineering Design (DED) Jembatan Batam-Bintan yang disiapkan Pemprov Kepri. Kini, pihaknya sedang melakukan kajian terhadap DED tersebut.

Menurut Nurdin, DED itu sudah diminta Kementerian PUPR sejak akhir Agustus lalu, ketika ia bertemu dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya di Jakarta. Ia pun memastikan, tidak ada lagi pembicaraan dengan investor tentang proyek ini.

“Sudah selesai, kita pakai APBN,” katanya.

Dalam maket yang dibuat Pemprov Kepri, Jembatan Batam-Bintan akan dibangun dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Dengan demikian, kapal feri dan kapal besar lainnya bisa lewat dari kolong jembatan tersebut.

Lebar jembatan akan dibuat 20 meter dengan dua row jalan. Di sisi jembatan akan dipasang tiang lampu penerangan jalan umum. Desainnya pun dibuat dengan mengusung tema Melayu modern.

Dengan panjang sekitar 7 kilometer, jembatan ini akan dibangun dengan tiga trase yakni, trase I Batam-Tanjung Sauh 2,124 kilometer, trase II Tanjung Sauh-Pulau Buau sepanjang 4,056 kilometer, dan trase III dari Pulau Buau ke Bintan sepanjang 855,3 meter.

Dampak Pembangunan Jembatan

Jembatan Batam-Bintan dianggap penting untuk dibangun karena dinilai bakal memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Kepri, terutama Batam dan Bintan serta Tanjungpinang. Untuk diketahui, di Pulau Bintan terdapat dua pemerintahan yakni Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang sendiri merupakan Ibu Kota Kepri, dengan pusat pemerintahan Kepri berada di Pulau Dompak.

Batam selama ini sudah dikenal sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata. Adapun Bintan, terkenal sebagai daerah tujuan wisata internasional. Posisi Batam dan Bintan yang sangat strategis, berada di jalur pelayaran terpadat di dunia, Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia menjadikan Batam dan Bintan sangat potensial secara ekonomi. Hadirnya Jembatan Batam-Bintan diyakini bakal membuat perekonomian Kepri tumbuh dan berkembang pesat.

Nurdin optimistis, pembangunan jembatan tersebut akan memberikan multiplier effect atau efek pengganda. Arus barang dari Batam ke Pulau Bintan dan sebaliknya menjadi lebih mudah. Hal itu berpengaruh terhadap harga barang, bukan hanya kebutuhan pokok tapi juga untuk industri dan kebutuhan sekunder hingga tersier.

“Yang jelas, peluang terciptanya lapangan kerja semakin besar. Kalau lapangan kerja ada, pengangguran sedikit maka roda perekonomian akan bergerak dinamis menuju ke arah positif,” katanya.

Menurut Nurdin, nilai investasi yang hampir menyentuh Rp4 triliun, Kepri akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar nilainya, bisa puluhan kali lipat. Pemerataan ekonomi masyarakat dan pembangunan pun diharapkan bisa lebih cepat diwujudkan. Ekonomi Kepri pun tidak lagi bertumpu pada Batam semata seperti yang terjadi selama ini.

Hal lain, dengan adanya Jembatan Batam-Bintan, diharapkan para pekerja di Batam bisa menetap di Pulau Bintan. Pasalnya, Bintan masih memiliki lahan yang jauh lebih cukup dibanding Batam. Apalagi, berbeda dengan Batam, di Bintan lahan bisa dimiliki oleh masyarakat. Jumlah penduduk Batam yang saat ini sekitar 15 juta, dan Bintan di kisaran 500-600 penduduk.

Jika rencana itu terealisasi (pekerja Batam tinggal di Bintan), maka Batam bisa difokuskan untuk sektor industri dan jasa. Hal ini mirip dengan kondisi Singapura dan Johor (Malaysia). Banyak masyarakat Johor yang bekerja di Singapura.

Selain Nurdin dan jajarannya di Pemprov Kepri, banyak pihak di luar pemerintahan juga percaya kehadiran Jembatan Batam-Bintan akan memberi dampak sosial ekonomi yang besar bagi Kepri. Bukan hanya soal kelancaran arus barang dari dua pulau, Jembatan Batam-Bintan juga bisa meningkatkan jumlah populasi. Dan itu artinya, bakal tersedia pasar yang sangat potensial, termasuk ketersediaan tenaga kerjanya.

“Karena tercipta pasar yang besar, maka aktivitas ekonomi akan lebih baik. Itulah kenapa banyak yang percaya, Jembatan Batam-Bintan akan membuat perekonomian Kepri melesat jauh dibanding saat ini,” kata Johanes Kennedy, bos Panbil Group.

Menurut mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri ini, kehadiran Jembatan Batam-Bintan juga dapat mendukung pengembangan sektor pariwista. Objek-objek wisata di Pulau Batam dan Pulau Bintan lebih mudah dijual, karena aksesnya sudah tersedia lewat jalur darat, dengan jarak tempuh yang lebih singkat.

Kemudian, adanya Jembatan Batam-Bintan pun bisa memunculkan berbagai peluang kerja sama investasi lintas daerah di Kepri, terutama untuk pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ). Sejauh ini, meski Pulau Bintan juga memiliki wilayah FTZ, namun yang dikenal masyarakat atau investor baru kawasan FTZ Batam.

Johanes mengingatkan, yang penting dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan itu, harus ada jalur khusus untuk pergerakan barang dan manusia. Begitu pula dengan jalur air, listrik, gas, telekomunikasi dan lainnya. Karena jembatan itu dibangun untuk tujuan peningkatan perekonomian, maka kelengkapan fasilitasnya juga harus mendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta industri.

Pemerintah, juga harus menyediakan sarana transportasi publik seperti MRT atau LRT untuk mobilisasi tenaga kerja di dua pulau tersebut. Jika sarana transportasi publik yang murah, aman dan nyaman tersedia, maka keinginan pemerintah agar pekerja di Batam tinggal di Bintan dapat terpenuhi.

“Memang betul, sangat banyak dampak ekonomi dan sosial yang bisa didapat jika Jembatan Batam-Bintan itu ada. Mobilitas ekonomi akan jauh lebih baik dari sekarang. Syukurlah kalau memang pusat sudah setuju jembatan ini dibangun,” kata dia.

 

Editor : Yuri B Trisna