pelantar.id – Penghapusan dualisme pemerintahan di Kota Batam, Kepulauan Riau harus dilakukan agar kota itu menjadi lebih efisien dan mampu bersaing. Karena itu, pemerintah konsisten akan melebur Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam.
“Sekarang ini persaingan lebih ketat, bagaimana caranya agar aktivitas produksi lebih murah dan lebih cepat. Batam didesain untuk itu,” kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) di Batam, Sabtu (2/2/19) lalu.
JK mengatakan, pemerintah harus mengharmonisasikan Batam sesuai dengan keputusan pemerintah, sehingga tidak lagi ada dualisme.
“Ini agar Batam lebih efisien. Kalau tidak efisien, Batam bisa kalah dengan Karawang, Tangerang. Karena mereka juga mempunyai fasilitas yang hampir sama seperti FTZ (free trade zone),” kata dia.
JK memastikan penetapan ex officio Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam akan segera diterapkan.
“Batam harus satu policy, satu kebijakan, jangan ada dua kebijakan. Pemerintah daerah dan otoritas jadi satu, maka kebijakannya juga hanya satu,” ujarnya.
Menurut JK, FTZ atau kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas sudah tidak penting lagi. Pasalnya, hampir semua wilayah di Indonesia kini sudah memiliki FTZ.
Hal itu lantaran adanya perjanjian Asia Free Trade Area (AFTA), perjanjian kerja sama dengan China, Jepang, dan Australia. Dan Batam, dua puluh tahun lalu, menurut JK, berbeda sekali dengan yang sekarang.
“Dulu persaingannya kan luar biasa. Bea masuk di Batam dulu nol, di daerah lain 20 (persen). Sekarang Jakarta nol, di Batam nol,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memutuskan peleburan BP Batam.ke Pemko Batam agar hanya ada satu matahari dalam pengelolaan Batam. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada polemik double pengelolaan dan sebagainya.
“Lebih baik menjadi satu saja, pelayanan antara Pemko dan BP Batam tidak boleh beda bajunya, akan disatukan,” katanya.
*****
