pelantar.id – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) memastikan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) Batam akan tetap diberlakukan. Batam tidak akan berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Menurut JK, yang paling penting dibenahi sekarang bukan peralihan status Batam dari FTZ ke KEK, melainkan penyelesaian dualisme kepemimpinan dan wewenang antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam.
“FTZ dengan KEK itu kan sebenarnya tidak jauh beda. Saya katakan, Batam akan tetap FTZ,” ujarnya saat berkunjung ke Batam, Selasa (2/4/19).
JK mengatakan, yang paling banyak dikeluhkan investor tentang Batam bukan status FTZ atau KEK, tapi soal dualisme pemerintahan.
Menurutnya, FTZ sudah terbukti berhasil mengangkat perekonomian Batam. Posisi yang sangat dekat dengan Singapura menjadi satu keuntungan terbesar bagi Batam.
“Sangat strategis. Batam menjadi hub logistik dan lainnya,” kata dia.
Terkait dualisme kepemimpinan di Batam, JK menegaskan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan dipimpin oleh pejabat ex-officio yaitu Wali Kota Batam. Pengangkatan wali kota sebagai ex-officio akan dilakukan usai Pemilu 2019.
“Sekarang banyak pihak masih konsentrasi pada kampanye pemilu, nanti kalau sudah selesai,” katanya.
“Kita akan segera mengangkat Wali Kota Batam sebagai pejabat ex-officio (BP Batam) dalam waktu dekat ini. Itu untuk meyakinkan bahwa dualisme wewenang di Batam akan berakhir,” sambung JK.
Saat kunjungan ke Batam, JK juga menerima aspirasi dari sejumlah pengusaha Batam. Salah satunya tentang status FTZ Batam.
Kepada JK, pengusaha meminta pemerintah untuk tidak mengubah FTZ Batam menjadi KEK.
“Kami tetap menilai FTZ masih yang terbaik dan menguntungkan untuk Batam,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Cahya.
Hal senada disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk. Menurutnya, penerapan KEK tidak sejalan dengan tujuan menyejahterakan rakyat karena akan membuat harga kebutuhan pokok melambung serta menurunkan daya saing.
Penolakan Batam menjadi KEK juga sudah disuarakan para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi himpunan dunia usaha di Batam, akhir tahun lalu Mereka bahkan membentuk tim FTZ Plus-Plus yang diketuai Mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo.
Soerya mengatakan surat penolakan KEK segera disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kalau KEK diterapkan justru yang banyak dirugikan adalah masyarakat dan akan terjadi `gap` karena yang diberikan fasilitas hanya yang masuk dalam kawasan KEK,” ujar Soerya.
*****
