pelantar.id – Bupati Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Aunur Rafiq menyatakan, tidak ada desa yang terisolir di wilayahnya. Ia mengklaim semua desa di Karimun sudah terbuka aksesnya dengan baik, baik dari jalur darat maupun laut.
Menurut Aunur, pembangunan di Karimun berjalan baik dan menyentuh seluruh wilayah. Saat ini, pihaknya fokus melakukan percepatan dan penguatan pembangunan di masing-masing desa.
“Sekarang kita sedang menyeimbangkan pembangunan, agar masing-masing desa tidak timpang. Setiap desa kita dorong agar sama-sama tumbuh, sesuai potensi yang ada di desa tersebut,” katanya di Tanjungbalai Karimun, akhir pekan kemarin.
Aunur mengatakan, pemerintah daerah sudah menerapkan kebijakan pembangunan di daerah pedesaan. Pembangunan infrastruktur terus digesa, jalan-jalan, sara air bersih dan listrik pun digesa. Tak lupa pula, pembangunan sumber daya manusia; pendidikan, kesehatan dan ekonomi kemasyarakatan.
Pelaksanaan pembangunan di pedesaan ditopang dengan anggaran rutin yang diberikan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa serta alokasi APBD baik provinsi maupun kabupaten. Ia optimistis, penggunaan dana yang baik untuk desa, akan mendukung peningkatan kesejahteraan dan membentuk masyarakat yang mandiri.
“Semua itu sudah kita laksanakan. Kalau ada yang belum berhasil, tentu itu menjadi proses yang menjadi perhatian pemerintah, akan kita dorong terus,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Karimun, lanjut Aunur, mendorong setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga itu wajib ada, untuk mengelola Dana Desa dan sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa.
“Kondisi setiap desa kan berbeda-beda, kita akan dorong sesuai kemampuan desa tersebut. Itulah pentingnya BUMDes. BUMDes harus bisa menjadi tulang punggung yang mendukung peningkatan perekonomian desa, bisa difungsikan untuk pembinaan masing-masing unit usaha yang dijalankan masyarakat setempat
Jembatan Sanur
Aunur mengatakan, tahun ini Pemerintah Kabupaten Karimun menganggarkan Rp10 miliar dari APBD 2018 untuk kegiatan pembebabasan lahan penghubung antara Coastal Area dan Jembatan Sani Nurdin (Sanur) di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing. Kondisi saat ini, akses jalan penghubung itu belum dilakukan pengaspalan, karena belum ada kegiatan pembebasan lahan.
“Kalau pembebasan lahan beres, pembangunan akan langsung dikerjakan. Kegiatan ini sudah dimulai sejak 2012, belum dikerjakan karena memang kita belum ada anggaran untuk pembebasan lahan,” ujarnya.
Aunur mengatakan, pemerintah akan melibatkan tim untuk mengkaji status lahan sesuai aturan hukum. Pada 2015, pembebasan lahan hampir dilaksanakan, namun terbentur pada status lahan yang masuk dalam area hutan lindung.
Sementara, tahun 2016, pemerintah daerah mengalami defisit anggaran sehingga kegiatan tersebut tertunda. Tahun berikutnya, pemerintah mengalokasikan Rp4 miliar. Namun juga belum bisa melaksanakan pembebasan lahan karena kegiatan tersebut tak bisa dilakukan setengah-setengah, harus sekaligus.
“Tahun ini kita anggarkan Rp10 miliar, semoga bisa terlaksana semuanya,” kata dia.
Untuk pembangunan jalan Jembatan Sanur, pelaksanaannya akan diambil alih Pemerintah Provinsi Kepri, kerena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, mencapai ratusan juta. APBD Karimun tidak bisa memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan jembatan itu.
Jika pembangunan tersebut sudah terwujud, Aunur berharap akan semakin membuka akses yang lebih luas di wilayah Karimun. Keinginannya agar desa-desa di seluruh Karimun bebas dari keterisolasian pun terpenuhi.
Penulis : Abdul Gani
Editor : Yuri B Trisna
