pelantar.id – Keuangan daerah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mengalami defisit anggaran hingga Rp50 miliar. Akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan rasionalisasi atau pemangkasan kegiatan di semua organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Karimun Aunur, Rafiq mengatakan, defisit anggaran disebabkan beberapa faktor di antaranya, pengurangan dalam APBD Karimun 2018, pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat dan lainnya.

“Rasionalisasi anggarannya seperti apa, nanti dibahas bersama OPD. Yang jelas, pasti ada pemangkasan kegiatan-kegiatan di semua OPD. Rencana kegiatan yang tak bisa dilakukan tahun ini, akan diusulkan kembali tahun depan,” katanya di Tanjungbalai Karimun, kemarin.

Rafiq mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan untuk menutupi defisit anggaran itu. Kegiatan prioritas untuk dipangkas adalah kegiatan seremonial OPD. Kemudian, dana administrasi umum.

“Totalnya, kegiatan yang akan kami pangkas diupayakan nilainya mencapai Rp50 miliar. Sekarang masih diproses, nanti akan dibahas bersama DPRD juga,” ujarnya.

Disinggung soal mega proyek yang akan dilaksanakan tahun ini seperti, kegiatan konektifitas antarpulau, Rafiq memastikan tidak akan dipangkas. Ia menegaskan, proyek pembangunan jembatan penghubung antarpulau tersebut akan dikerjakan bekerja sama dengan BUMN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Prosesnya kan sampai ke Kementerian Keuangan, itu masih dibahas. Mudah-mudahan tetap dilanjutkan,” kata dia.

 

Reporter : Abdul Gani
Editor : Yuri B Trisna