Pelantar.id – Kasus Covid-19 dan banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk ke Indonesia melalui Kota Batam mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, bahkan turun langsung ke Kota Batam untuk melakukan koordinasi penanganan Covid-19 serta pemulangan PMI bisa berjalan dengan baik.

“Saya sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang merupakan pintu masuk PMI,” katanya, saat melakukan rapat kerja tentang penanganan Covid-19 dan pemulangan PMI di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, bersama Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan stakeholder lainnya, Senin (19/4/2021).

Doni meminta agar Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemko Batam dan Tanjungpinang membentuk tim pemulangan PMI.

Baca Juga :   Postingan Telur di Instagram Disukai 23 Juta Orang, Apa Istimewanya?

Sehingga kata dia, apa yang menjadi hambatan atau usulan bisa disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait.

“Seperti tadi terkait logistik PMI selama karantina, tentu pemerintah bisa membantu anggarannya setelah ada usulan dari Pemda,” ujarnya.

Doni juga mengapresiasi Pemko Batam yang melakukan penanganan Pemulangan PMI dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Doni menyerahkan bantuan langsung berupa masker kain INA sebanyak 7.500 pcs, masker kain anak sebanyak 7.500 pcs, rapid tes antigen sebanyak 5.000 test dan 1 unit mesin PCR.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyebutkan ada 63.140 Pekerja PMI yang kembali ke tanah air melalui Kota Batam sepanjang tahun 2020 sampai dengan 17 April 2021.

Baca Juga :   Ujian CPNS Pemko Tanjungpinang, Ini Jadwal dan Syaratnya

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut 57.532 atau 85% datang dari Malaysia dan 5.608 atau 15% dari Singapura.

Sementara jumlah PMI yang terapar Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021 berjumlah 425 orang.

Dengan rincian 275 orang Tahun 2020 dan 150 orang tahun 2021. Isolasi RSKI Galang 95 Orang.

Ia mengatakan, permasalahan yang berkaitan dengan PMI/WNI melalui Kota Batam yakni terkait dengan biaya operasional penangan PMI/WNI (Permakanan, Tempat Karantina, Transportasi dan SDM).

Selain itu lanjutnya, juga terdapat PMI/WNI yang dokumen PCR Test diduga palsu dan tidak dilakukan pemeriksaan PCR di Malaysia.

Masalah lainnya yaitu jadwal kedatangan kapal dari Negara asal yakni Singapura dan Malaysia yang tidak tetap.

Baca Juga :   PNS Harus Hati-Hati, Salah Posting di Medsos Bakal Dipecat

“Terdapat juga PMI/WNI yang sakit ketika masuk Kota Batam, sehingga harus dilakukan perawatan tersendiri,” ujarnya.

Karena itu pihaknya menilai perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah/BNPB terhadap penanganan kedatangan PMI/WNI melalui Pintu masuk Kota Batam.

Serta perlunya dispensasi atas karantina PMI/WNI 5×24 jam sebagaimana ketentuan.
Sehingga PMI yang masuk melalui Kota Batam dapat segera melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing bila hasil SWAB Negatif telah keluar.

“Kami rasa juga perlunya pintu masuk selain Batam, baik di Kepri maupun di Riau. Kita harap juga ada solusi terkait karatina dan pemulangan PMI selama periode penutupan moda angkutan tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021,” katanya.