Dorongan untuk menghadirkan air bersih yang lebih pasti di Purbalingga kini mengarah pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM permanen. Proyek ini dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan wilayah yang selama ini masih bergantung pada dropping air saat musim kering datang.
Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Usulan SPAM Penanganan Kekeringan yang melibatkan Pemkab Purbalingga, BBWS Serayu Opak, BPBPK Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Rofik Hananto. Forum lintas sektor ini diarahkan untuk mencari solusi yang lebih kuat bagi daerah rawan kekeringan.
Rp103,9 miliar untuk dorongan layanan air minum
Rofik Hananto menyatakan akan mengawal penuh usulan pembangunan SPAM agar segera mendapat tindak lanjut di tingkat pusat. Ia juga siap mengawal permohonan dukungan anggaran Rp103,9 miliar kepada BBWS Serayu Opak dan BPBPK Jawa Tengah.
Menurut Rofik, pembangunan SPAM menjadi langkah penting karena menyangkut jaminan layanan air minum bagi warga yang selama ini terdampak kekeringan. Ia menilai program itu bukan hanya soal air bersih, tetapi juga berkaitan dengan dorongan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Target 12 ribu sambungan rumah
Dokumen teknis usulan menunjukkan proyek pengembangan SPAM ini diarahkan untuk melayani 12.000 sambungan rumah atau SR. Layanan itu akan difokuskan pada tiga kawasan utama, yakni Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Bukateja, dan Kecamatan Kemangkon.
Proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas air baku 150 liter per detik. Sumber airnya berasal dari Mata Air Gombangan 2, Mata Air Gombangan 3, dan Mata Air Situ Kajongan 2 di wilayah Kecamatan Bojongsari.
Daerah butuh dukungan pusat
Dari sisi pemerintah daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga, Mukodam, menegaskan keterbatasan fiskal membuat pendanaan pusat menjadi faktor yang sangat penting. Karena itu, Pemkab Purbalingga mendorong sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, BBWS Serayu Opak, BPBPK Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perumdam Tirta Perwira, dan unsur legislatif.
Mukodam menyebut kerja bersama itu diperlukan agar usulan prioritas bisa diakomodasi secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Ia juga menargetkan langkah tersebut mendukung pencapaian RPJMD 2025–2029 serta memperkuat arah pembangunan Purbalingga yang mandiri dan sejahtera.
Cakupan air minum masih perlu dikejar
Kebutuhan SPAM makin terasa karena cakupan layanan air minum di Purbalingga baru mencapai 71,63 persen. Kondisi itu membuat daerah ini masih menghadapi tantangan besar untuk memperluas akses air minum yang aman dan stabil bagi warga.
Karena itu, percepatan pembangunan SPAM diposisikan sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek tambahan. Pemerintah daerah berharap langkah ini bisa mengurangi ketergantungan pada dropping air saat kekeringan musiman terjadi.
Bagian dari paket pembangunan dasar
Selain SPAM, Pemkab Purbalingga juga membawa daftar prioritas lain ke pemerintah pusat. Usulan itu mencakup rehabilitasi 23 daerah irigasi, pembangunan 13 embung, penanganan tebing sungai, pembangunan 4 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST, serta revitalisasi Cagar Budaya Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman.
Rangkaian usulan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kekeringan di Purbalingga tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah menempatkan SPAM sebagai bagian dari paket pembangunan dasar yang juga menyentuh irigasi, pengelolaan sampah, dan infrastruktur pendukung lain.
Source: fraksi.pks.id-
-
-
-
