pelantar.id – Defisit anggaran pada APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau 2018 berdampak pada pembangunan di daerah itu. Sedikitnya, ada 113 paket proyek dengan pagu anggaran mencapai Rp100 miliar yang terpaksa batal dilelang.
Kepala Biro Pelayanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Misbardi menyatakan, paket proyek yang batal dilelang tersebut merupakan proyek pendukung dan bukan proyek strategis.
“Seperti proyek pengadaan serta jasa konsultan. Ini yang dilakukan efisiensi, dan ditarik kembali oleh OPD,” ujarnya di Tanjungpinang, Rabu (10/10).
Baca Juga : APBD Perubahan Kepri Rp358 Triliun
Menurut Misbardi, dengan ditariknya ke 113 paket proyek tersebut, secara keseluruhan total paket proyek Pemprov Kepri yang dilelang pada tahun 2018 ini sebanyak 300 paket, dengan pagu sebesar Rp1,088 Triliun. Dari yang sebelumnya berjumlah 413 paket, dengan total pagu sebesar Rp1,1 Triliun.
“Seluruhnya telah rampung dilelang. Termasuk salah satunya proyek Penataan Kawasan Gurindam 12 senilai Rp500 miliar,” kata dia.
Misbardi mengatakan, dari 300 paket proyek Pemprov Kepri 2018, saat ini masih tersisa 4 paket proyek yang berada pada tahap penyelesaian proses lelang, dengan pagu anggaran sekitar Rp1 miliar.
“Empat proyek itu ialah pengadaan bibit pertanian untuk di Karimun, Bintan, Batam dan Natuna. Insya Allah bulan ini semua paket proyek kita selesai dilelang, dan ini juga sesuai dengan jadwal yang telah dirancang sebelumnya,” ujarnya.
Sebwlumnya, APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 diusulkan sebesar Rp3.584 triliun. Jumlah ini turun Rp10 miliar dibanding APBD murni 2018, sebesar Rp3.594 triliun.
APBD-P Kepri 2018 itu disampaikan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD-P Provinsi Kepri 2018 di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (21/8) lalu.
Sumber: Antara
