pelantar.id – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan diri menjadi Kawasan Logistik Berikat. Pemerintah pusat merespon keinginan itu dengan menyebut Kepri sebagai salah satu daerah yang paling berpotensi di Indonesia.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, Kawasan Logistik Berikat penting bagi Kepri agar daerah ini punya kekuatan untuk ketahanan pangan. Ia optimistis, Kepri bisa menjadi hub logistik untuk Indonesia bahkan di kawasan Asia Pasifik.

“Kepri mempunyai potensi untuk itu, makanya kita ajukan agar Kepri menjadi Kawasan Logistik Berikat,” ujarnya usai mengantar Kapolri di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (16/1/19) dilansir humaskepri.id.

Nurdin mengaku, keinginannya itu sudah disampaikan dalam rapat terbatas di Kantor Bea Cukai Batam, Selasa lalu. Rapat itu diikuti Menkeu Sri Mulyani, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Raharjo dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.

Pekan sebelumnya, Nurdin juga menyampaikan hal serupa kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Mengapa Nurdin terkesan ngotot menjadikan Kepri sebagai Kawasan Logistik Berikat? Apa saja keuntungan yang akan didapat Kepri?

“Kepri ini berbatasan langsung dengan negara-negara yang ekonominya sudah maju seperti Singapura, Malaysia dan lainnya. Ini akan memberi keuntungan besar bukan hanya bagi Kepri tapi juga Indonesia,” katanya.

Dengan menjadi Kawasan Logistik Berikat, lanjut Nurdin, maka Kepri akan menjadi pusat penyimpangan barang-barang yang berasal dari luar wilayah pabean Indonesia, atau dari tempat lain di wilayah pabean Indonesia. Para importir dan eksportir akan menempatkan barang-barangnya di Kepri sebelum mengirim atau mendistribusikannya ke daerah tujuan.

Jika itu terealisasi, Nurdin yakin perekonomian Kepri akan lebih cepat terdorong maju. Posisi Kepri yang sangat strategis menjadi nilai jual lebih dibanding daerah lain di Indonesia.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun (kiri) mengikuti rapat terbatas bersama Menkeu Sri Mulyani (kanan) di Batam, Selasa (15/1/19).
Foto : Humas Pemprov Kepri

Untuk daerah di Kepri yang layak menjadi pusat logistik, saat ini masih bertumpu pada Kota Batam. Dan usulan agar Batam menjadi kawasan hub logistik nasional untuk pasar Asia Pasifik telah disuarakan sejak lama.

Baca Juga :   Batam Dinobatkan Sebagai Kota Ramah Sepeda

Menurut Nurdin, Batam strategis karena terletak di tepi Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan tersibuk kedua di dunia. Di jalur tersebut, terdapat lebih dari 60 ribu kapal yang melintas dalam setahun.

Konon, padatnya lalu lintas di Selat Malaka, hampir tiga kali dari Terusan Panama dan lebih dari dua kali lipat dari Terusan Suez. Karena itu, ia optimistis Batam bisa mejadi pusat kegiatan ekonomi di pasar Asia Pasifik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pihaknnya memang sedang mengkaji sejumlah daerah yang cocok dijadikan Kawasan Logistik Berikat. Menurutnya, penetapan Kawasan Logistik Berikat penting untuk integrasi masalah ketahanan pangan.

“Kepri sudah mengajukan, beberapa provinsi memang ada yang mengajukan,” kata Sri Mulyani saat menghadiri ekspos hasil pencegahan Bea Cukai Kepri dan Bea Cukai Batam di Pelabuhan Batuampar, Batam, Selasa (15/1/19) lalu.

Ia mengatakan, Kawasan Logistik Berikat diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan transportasi, serta mendukung pertumbuhan industri–industri domestik, serta mendongkrak investasi asing.

DPR RI pun sudah mendukung keinginan Kepri, dan berjanji akan memenuhi kebutuhan angaran untuk pembangunan infrastruktur di Batam. Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan, posisi Batam yang berada di jalur perdagangan internasional, membuat daerah ini sangat tepat dijadikan kawasan ekonomi unggul di era digitalisasi seperti sekarang ini.

Menurutnya, selain cocok untuk hub logistik, Batam juga bisa menjadi pusat maintenance, repair and overhaul (MRO) pesawat.

Baca Juga :   BP Jamsostek Tanjungpinang: Peserta BPJS Bergaji di Bawah 5 juta akan Terima BLT

“Batam satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki potensi yang menyeluruh. Posisinya sangat strategis pada jalur perdagangan internasional, kawasan industri banyak dan berdekatan,” katanya saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (10/10/18).

Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno (kiri) bersama mantan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo (tengah) di Batam, Rabu (10/10/18). Foto: Istimewa

Menurut Teguh, Batam bisa memanfaatkan keunggulan Bandara Internasional Hang Nadim untuk mendukung kawasan hub logistik nasional dan MRO tersebut. Peran strategis Batam memang layak menjadi pusat perekonomian Indonesia.

DPR akan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pengembangan-pengembangan di kawasan ini. Menurut dia, pengembangan Batam akan menjadikan daerah ini sebagai sumber pendapatan ekonomi yang luar biasa bagi Indonesia.

Pengelolaan Batam sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) harus dimaksimalkan. Pusat akan segera menyelesaikan berbagai hambatan yang ada di Batam, terutama perihal perizinan investasi termasuk pengembangan pelabuhan dan bandara.

“Ini memang harus didukung penuh oleh pemerintah pusat. Sekarang kan era e-commerce. Kalau Batam jadi hub logistik nasional, dan juga industri pesawat dikembangkan di sini, ini akan menjadi sumber ekonomi yang sangat besar,” kata dia.

Terkait anggaran, Teguh memastikan Komisi VI akan mengawal agar usulan anggaran yang dismapaikan BP Batam untuk melaksanakan pengembangan infrastruktur di daerah ini terpenuhi. Sebelumnya, DPR sudah menyetujui anggaran BP Batam untuk 2019 sebesar Rp1,8 triliun lebih.

Selain anggaran tersebut, lannjut Teguh, pihaknya juga sedang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan tentang penambahan anggaran Rp225 miliar untuk perbaikan dan pengembangan Bandara Hang Nadim.

“Kami belum bisa memastikan apakah tambahan anggaran itu disetujui atau tidak, masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan,” katanya.

*****