pelantar.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai fokus memperbanyak pelabuhan bongkar muat barang. Pembangunan pelabuhan bongkar muat tersebut diharapkan menjadi stimulus pertumbuhan perekonomian, terutama di kawasan pesisir dan perbatasan.

“Pembangunan pelabuhan bongkar muat barang di seluruh kabupaten dan kota di Kepri dilaksanakan tahun ini. Lelang sebagian proyek pembangunan pelabuhan sudah dilaksanakan. Tinggal dikerjakan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail di Tanjungpinang, Kamis (7/6) seperti dikutip dari Kepriprov.go.id.

Menurut Jamhur, sejauh ini tak ada kendala dalam pelaksanaan lelang. Ia berharap kontraktor pemenang lelang bisa mengerjakan proyek pembangunan pelabuhan itu dengan optimal, sesuai perencanaan dan selesai tepat waktu.

Jamhur mengatakan, Kepri membutuhkan banyak pelabuhan dan kapal, karena luas lautan mencapai 96 persen dibanding daratan. Jumlah pulau di Kepri mencapai 1.796 pulau, dan yang berpenghuni sekitar 400 pulau.

Baca Juga :   Berolahraga Saat Puasa? Perhatikan Ketentuan Berikut

Dengan kondisi itu, menurut dia, seharusnya seluruh pulau yang berpenghuni memiliki pelabuhan dan alat transportasi laut yang memadai. Namun membangun pelabuhan bukan hal yang mudah, dan membutuhkan anggaran yang besar.

Karena itu, lanjut Jamhur, pemerintah mulai fokus membangun pelabuhan, terutama pelabuhan bongkar muat barang sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pembangunan pelabuhan bongkar muat barang dilaksanakan secara bertahap di pulau yang paling banyak dihuni warga.
Begitu pula dengan pembangunan pelabuhan tempat bersandarnya kapal yang mengangkut penumpang.

“Ada yang diprioritaskan, diutamakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut berdasarkan asas pemanfaatan. Kami inginkan masyarakat pesisir terbantu dengan pembangunan pelabuhan itu. Jangan sampai setelah dibangun tidak dimanfaatkan,” katanya.

Baca Juga :   BC Kepri Kubur Barang Tangkapan Senilai Rp6,9 Miliar

Jamhur mengatakan, jumlah kapal yang mengantar penumpang antarpulau juga perlu dipebanyak sebab jarak antara kabupaten dan kota sangat jauh. Akses transportasi laut dari pulau-pulau menuju pusat pemerintahan juga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan.

“Kalau sekarang masih terbatas, masih kurang. Harus lebih banyak karena Kepri didominasi lautan,” katanya.

Pembangunan bandara di pusat pemerintahan kabupaten dan kota, terutama yang berada di daerah perbatasan juga sudah diperhatikan, seperti Natuna, Kepulauan Anambas, Lingga dan Karimun. Namun harus terus dibenahi, dengan kapasitas yang memadai.

“Persoalannya sekarang harga tiket pesawat ke daerah perbatasan itu sangat mahal,” kata dia.

Albar