pelantar.id – Masyarakat Guntung Punak, Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meradang. Lahan yang sudah mereka kuasai turun temurun ratusan tahun, tiba-tiba dirampas negara. Mereka pun menggugat.

Muhaidir tak kuasa menahan geram saat ditemui di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Rabu siang (12/9). Matanya nyalang memandang sertifikat tanah di tangannya. Suaranya bergetar saat menuturkan kronologis perampasan tanah mereka oleh negara.

Muhaidir bercerita, lahan yang ia dan warga Meral Barat lainnya tempati bertahun-tahun, tiba-tiba saja dimasukkan negara dalam kawasan hutan lindung. Padahal, mereka sudah mengantongi sertifikat tanah atas lahan tersebut.

Status hutan lindung pada lahan mereka baru diketahui pada 2015 lalu, saat pemerintah mengeluarkan program sertifikat tanah gratis atau Prona dari Badan Pertanahan Negara (BPN). Warga Guntung Punak tak bisa menikmati program itu. Pemerintah beralasan, lahan mereka sudah dialih status menjadi hutan lindung.

Padahal, lanjut Muhaidir, lahan tersebut sudah dikelola masyarakat secara turun temurun, sejak berberapa generasi, mulai dari kakek nenek, sampai sekarang mereka punya cucu.

Kesedihan warga bertambah ketika ada proyek Pemerintah Kabupaten Karimun berupa semenisasi menuju areal pertanian sejauh dua kilometer. Lokasi yang mau disemen sudah dibersihkan, pohon-pohon milik warga yang mengganggu pun direlakan untuk ditebang. Plang proyek juga sudah dipasang dan sudah sempat disemenisasi hingga 700 meter.

“Tapi tiba-tiba dihentikan dengan alasan baru tahu kalau lokasi tempat kami itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Akibatnya, proyek jalan tersebut dihentikan,” katanya.

Baca Juga :   Pollux Gandeng OCBC, Permudah Generasi Muda Punya Apartemen Sendiri

Muhaidir mengaku heran, saat Stadion Badang Perkasa dan jalan menuju stadion yang ditetapkan hutan lindung, tapi tetap mendapatkan proyek pengaspalan jalan yang baru siap sekiar dua bulan lalu. Padahal statusnya sama dengan lahan yang dimiliki masyarakat yang telah berubah jadi hutan lindung, dan tidak boleh dapat proyek apapun dari pemerintah.

“Semenisasi menuju areal pertanian di Guntung Punak itu setahun yang lalu, dengan anggaran lebih Rp100 juta dan sudah berjalan sejauh sekitar 700 meter, dari rencana semenisasi 2.000 meter. Tapi pembangunannya dihentikan, ini membuat masyarakat terluka,” ujarnya.

Bukan hanya lahan warga yang sudah bersatus hak milik, dibuktikan dengan sertifikat saja yang beralih status. Masjid Attaqwa tempat masyarakat beribadah juga tak luput masuk dalam hutan lindung, meski telah bersertifikat.

“Jadi mana yang betul? Kami punya arsipnya. Termasuk jalan-jalan umum menuju kampung kami sudah berubah status jadi hutan lindung, apa lagi rumah penduduk, banyak sekali. Jadi kami mohon hak masyarakat itu tolong dikembalikan. Masyarakat jangan dizholimi. Kami tidak pernah menduduki hutan lindung,” tegasnya.

Kasus tersebut kemudian dibawa warga ke ranah hukum. Mereka menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bonaparte sebagai kuasa hukum. Dalam gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, disebutkan sebagai tergugat adalah, Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai tergugat 1, Gubernur Kepulauan Riau sebagai tergugat 2 serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai tergugat 3.


Kuasa hukum masyarakat Guntung Punak Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Barat, Capt Samuel Bonaparte Hutapea mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Rabu (12/9)
Foto: PELANTAR/Abdul Gani

Melanggar Prosedur Hukum
Direktur LBH Bonaparte, Capt Samuel Bonaparte Hutapea mengatakan, perubahan status lahan warga menjadi hutan lindung oleh pemerintah tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, lahan tersebut sudah tegas dikuasai dan dimiliki warga, sebagian besar dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan tanah.

Baca Juga :   Orangtua di Karimun Tolak Vaksin Campak dan Rubella

Karena itu, menurut Samuel, tidak mungkin ada dua keputusan tatanegara mengatur hal yang sama, dengan konskuensi yang bertolak belakang satu dengan lainnya.

“Apabila sudah diberikan hak kepemilikan, tidak mungkin dia juga hutan lindung. Sebaliknya, apabila lahan hutan lindung, seharusnya bukan hak milik pribadi. Dalam konsep hukum agraria di Indonesia, hak tanah negara memiliki hak menguasai, mengatur sebagai regulatornya. Bukan hak memiliki, sebagaimana dimiliki pribadi. Itu tidak sama,” katanya.

Samuel mengatakan, negara boleh mengambil tanah yang dimiliki oleh warga, tapi dalam keadaan darurat apabila diperlukan untuk kepentingan umum dan lain-lain. Akan tetapi tetap ada prosedurnya, tidak secara sepihak dan tidak serta merta.

“Nah itu kami lihat tidak terjadi di sini. Ini ada dua keputusan saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Prosesnya tidak sesuai dengan hukum. Makanya gugatan ini kami ajukan. Nanti akan ada pemanggilan para pihak, kami akan lanjutkan sampai ke persidangan,” tegasnya.

Baca Juga :   4.560 DPS Batam Bermasalah

Samuel ikut menyayangkan ketika ada program pemerintah yang memberikan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat, tapi tidak dapat dinikmati masyarakat karena status lahan yang tiba-tiba berubah. Padahal, baru-baru ini ada program di Provinsi Kepri bernama Target Objek Reformasi Agraria (Tora) ada dan di setiap kbupaten/kota termasuk di Karimun ada Prona.

Ia menilai, apa yang dilakukan pemerintah kontradiktif. Hak atas tanah yang dimiliki oleh warga dinyatakan sebagai hutan lindung dengan tanpa prosedur. Dalam hal ini, gugatan yang disampaikan juga terdapat Panglima TNI sebagai terduga. Karena di lokasi yang ditetapkan sebagai hutan lindung terdapat Markas Rider.

“Artinya Panglima TNI dalam hal ini tanda kutip, sama-sama menjadi korban atas penetapan hutan lindung tersebut, itu sebabnya kami menariknya,” kata dia.

Samuel berharap, proses hukum yang dilakukan masyarakat yang dipercayakan kepada LBH Bonaparte dapat diselesaikan secara kooperatif oleh pemerintah.

“Harapan kami status hutan lindung atas tanah milik masyarakat segera dicabut oleh pemerintah sebelum putusan hakim, atau tidak perlu dengan putusan hakim,” katanya.

Samuel berjanji akan terus menampung dan menyampaikan gugatan berikutnya jika masih ada masyarakat yang ingin bergabung menggugat perubahan status lahan mereka. Menurutnya, masih ada ribuan warga pemilik tanah yang statusnya berubah menjadi hutan lindung.

“Kami masih menunggu data dan aduan yang baru dari masyarakat. Untuk kasus ini, kami juga dibantu tim lain. Dari Jakarta ada Rida Sartina, Brayen, kemudian ada teman-teman pengacara dari Karimun seperti DP Ayuk Roisita, Rahman dan banyak lagi gabungan advokad yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” ujarnya.

Reporter : Abdul Gani
Editor : Yuri B Trisna