pelantar.id – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta penegak hukum untuk menindak kelompok tertentu yang memaksakan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) pada pelaku bisnis. Ia pun mengimbau ormas-ormas agar tidak membiasakan diri melakukan hal itu

“Kepolisian tingkat wilayah diharapkan lebih responsif dalam menanggapi laporan masyarakat, termasuk mengenai permintaan THR oleh ormas-ormas tertentu pada pelaku usaha. Tindakan seperti ini harus dicegah sebelum berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pada tempatnya,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/5).

Akhir pekan lalu, di media sosial telah viral surat dengan kop ormas tertentu yang berisi permintaan THR. Surat tersebut ditujukan pada pelaku usaha di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat.

Baca Juga :   Gaya Busana Kate Middleton Paling Dicari Ketimbang Megan Markle

Menurut Bambang, kepolisian wilayah harus segera bertindak untuk mencegah keresahan dan rasa takut di kalangan pelaku usaha. Kondusifitas harus tetap terpelihara dalam suasana apapun.

“Permintaan THR dengan cara tak semestinya dan mengandung unsur paksaan tidak boleh dibiarkan. Permintaan yang mengatasnamakan ormas tertentu adalah sesuatu yang tidak lazim,” kata dia.

Selain soal pemaksaan permintaan THR terhadap pelaku usaha dari kelompok tertentu, Bambang juga mendorong pemerintah tanggap dalam menangani perkembangan kebutuhan pokok masyarakat di pasar. Biasanya, saat Ramadan, terlebih jelang Idul Fitri, harga sejumlah komoditi akan naik seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat.

“Pemerintah selaku regulator harus rajin turun ke pasar-pasar untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok,” ujarnya.

Baca Juga :   139 Praja IPDN Sumbar Akhiri PL di Bintan

Ia mengingatkan, faktor naiknya permintaan masyarakat, bisa dimanfaatkan para spekulan untuk menimbun dan menaikkan harga kebutuhan pokok. Menurut Bambang, peran pemerintah pusat dalam melayani masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan.

Pasalnya, beberapa kepala daerah tingkat gubernur dan bupati serta wali kota tahun ini sedang disibukkan dengan persiapan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Pemerintah pusat jangan sampai lengah, harus all out mereduksi masalah harga kebutuhan pokok ini sejak dini,” katanya.