pelantar.id – Puluhan pedagang dan pemilik toko di Kompleks Bumi Indah, Nagoya, Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan rambu larangan parkir yang berada di kawasan tersebut. Mereka merasa, rambu larangan parkir itu berdampak negatif pada operasional usahanya.

Ketua RT 02 RW 02 Lubukbaja, Acai mengatakan, pemasangan rambu larangan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Batam membuat omeet pedagang di kawasan tersebut turun drastis. Pasalnya, masyarakat pemilik kendaraan tidak bisa memarkirkan kendaraanya saat hendak berbelanja di kawasan tersebut. Alhasil pelanggang pun beralih ke toko yang tersedia lahan parkir.

Menurut Acai, rambu larangan parkir yang ada di kawasan tersebut malah menimbulkan masalah baru. Tak hanya pelanggan saja, pemilik toko pun tak dapat memarkirkan kendaraannya.

Baca Juga :   Insentif Penghapusan Denda Pajak Bumi di Batam Masih Berlaku Hingga September

“Kami minta agar keadaan dikembalikan seperti dulu lagi. Bukan kami menolak, namun kalau pakai peraturan seperti ini pemilik usaha jadi sangat dirugikan,” katanya, Selasa (16/10).

Selain itu, lanjut Acai, setelah diberlakukannya aturan baru di kawasan Bumi Indah Nagoya, kemacetan panjang juga sering terjadi pada waktu-waktu tertentu.

“Kalau dulu itu pengendara dari arah Nagoya di simpang Martabak Har itu tak bisa langsung lurus atau belok kanan, mereka langsung belok kiri. Sekarang setiap lampu merah, malah bikin macet,” ujarnya.

Para pedagang di kompleks Bumi Indah Nagoya menyampaikan keberatan atas pemasangan rambu larangan parkir di kawasan tersebut, Selasa (16/10).
Foto : PELANTAR/Fathurrohim

Acai pun meminta pihak terkait untuk mengembalikan aturan seperti sebelumnya. Hal itu agar pelanggan yang hendak berbelanja bisa memarkirkan kendaraannya tak jauh dari toko yang dituju.

Baca Juga :   PTUN Jakarta Menyatakan Pemutusan Akses Internet di Papua Melanggar Hukum

“Kmi harap Dinas Perhubungan Batam bisa mengembalikan aturan seperti dulu,” tutupnya.

Baca Juga : 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai menegaskan, Dishub Batam harus meninjau ulang penerapan yang dilakukan di kawasan tersebut.

“Ini sangat meresahkan pemilik toko dan pelanggan yang hendak berbelanja, apakah dengan peraturan tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah? Kan tidak,” ujarnya.

Menurut Lik Khai, seharusnya sosialisasi diberikan kepada pemilik toko sebelum pemasangan rambu larangan parkir.

“Kalau itu jalan protokol mungkin tak masalah, Dishub Batam jangan bekerja asal-asalan,” tutupnya.

 

Baca Juga :   100 Pegawai BP Batam Awasi Protokol Kesehatan di Kawasan Industri

Reporter : Fathurrohim
Editor : Yuri B Trisna