pelantar.id – Deputi III Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwi Eko Winaryo meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batam terkait rencana penutupan pelabuhan-pelabuban rakyat (Pelra). Menurut dia, Menko Maritim berencana mengontrol dan membatasi jumlah pelabuhan di Batam.

“Menko Maritim mau memberlakukan atau mengontrol pelabuhan-pelabuhan di Batam supaya aksesnya tidak terlalu banyak,” kata Dwi Eko Winaryo, seperti dikutip Antara di Batam, Kamis (17/5).

Jika rencana itu diterapkan, menurut Dwi akan menjadi kesulitan Bea dan Cukai, karena terbatasnya personel untuk pengawasan. Karena itu, Kemenko Kemaritiman disebut akan menutup dan hanya menyisakan sejumlah kawasan saja yang akan ditetapkan sebagai Pelra. Dwi mengatakan, dirinya telah mengingatkan Kemeko Kemaritiman untuk menyosialisasikan rencana penutupan Pelra agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan warga yang bermukim di kawasan itu.

“Dalam rapat kemarin, saya coba mengingatkan kembali ke temen-temen Kemenko Kemaritiman agar melakukan sosialisasi terlebih dahulu,” kata Dwi.

Selain itu, Dwi juga mengatakan dirinya telah mengingatkan kemungkinan ekses dari penutupan, karena selama ini sejumlah pelabuhan tak resmi itu merupakan mata rantai ekonomi di Batam. Saat ini, kata Dwi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama instansi terkait yaitu Badan Pengusahaan Batam, Lanal Kota Batam, Pol Airud Polda Kepri serta Bea dan Cukai melakukan pendataan terkait jumlah pelabuhan rakyat.

Baca Juga :   Jelang Ramadhan Harga Kebutuhan di Batam Mulai Naik

Para penentu kebijakan itu masih berembuk tentang jumlah pasti Pelra yang ada di wilayah Batam. Hingga kini, menurut Dwi jumlah itu belum disepakati, karena sejumlah instansi memiliki datanya masing-masing.

“Jumlahnya berbeda-beda dari kepolisian dan Lanal bilang ada seratusan, Bea Cukai bilang ada 82 dan Kemenhub mendata ada beberapa,” ujar Dwi.

Perbedaan data itu diakui Dwi sebagai sebuah kewajaran. Pasalnya, instansi-instansi tersebut memiliki definisi yang berlainan mengenai ciri pelabuhan rakyat. Untuk itu, dia berharap para pemangku kepentingan segera menyamakan persepsi agar data segera seragam dan keputusan dapat segera diterapkan.

Selian menunggu penyamaan persepsi, BP Batam, menurut Dwi akan selalu siap memberikan masukan dan data yang milikinya untuk tim.

Baca Juga :   Mulai 1 Oktober, Parkir Sembarangan Didenda Rp500 Ribu

“BP Batam siap untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan agar datanya sama,” ujar Dwi.

Terkait jumlah dan titik pelabuhan yang tetap akan dibuka, Dwi menyatakan belum ada kajian. BP Batam menurut dia hanya tinggal mengikuti keputusan dari tim dalam penentuan pelabuhan mana saja yang masih akan dibuka oleh Kemenhub.

“Kalau BP Batam tinggal ikut saja mana saja yang ditetapkan sebagai pelabuhan oleh Kemenhub,” ujar Dwi.

Sebelumnya Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 70 pelabuhan tidak resmi di Kota Batam akan ditutup. Menurut dia, penutupan pelabuhan tak resmi itu untuk meningkatkan daya saing ekonomi Batam terhadap Singapura.

Luhut mengatakan di Batam harus ada pelabuhan yang betul-betul mumpuni dan terpusat untuk dapat memenangkan persaingan. Ke depan, di Batam hanya akan ada dua jenis pelabuhan, yakni khusu untuk dalam negeri dan satu lagi pelabuhan internasional. Dia menambahkan, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun selanjutnya akan membuat studi kelayakan area mana di wilayah Kepri yang cocok untuk dijadikan pelabuhan.

Baca Juga :   Kalender Event Pariwisata Kepri 2019

Terpisah, Nurdin mengatakan pihaknya telah mendapat tugas menyusun studi kelayakan dan membuka diskusi dengan tim ahli pengelolaan pelabuhan dari Shanghai, China. Dia menawarkan kepada Menko Kemaritiman untuk membangun pelabuhan di Tanjungsauh, karena pelabuhan Batuampar saat ini sudah sangat sulit untuk dikembangkan.

Sementara Pulau Tolop yang pernah didatangi Nurdin bersama Menko Kemaritiman beberapa waktu lalu dinilai tidak cocok dijadikan pelabuhan karena kurang mengakomodir kapal berukuran besar. Selain itu, lokasi tersebut berada di alur pelayaran, sehingga kurang mendukung untuk operasional pelabuhan karena akan terjadi penumpukkan kapal.

Selain Tanjungsauh, Nurdin juga mengusulkan Pulau Galang sebagai lokasi pelabuhan. Namun pihak Kemenko Kemaritiman hingga kini belum menentukan pilihan dari dua lokasi yang ditawarkan tersebut.

Joko Sulistyo