Keputusan Pentagon untuk menghentikan kewajiban vaksin flu bagi anggota militer Amerika Serikat menandai perubahan besar dalam cara lembaga pertahanan itu mengatur kesehatan personel. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyampaikan kebijakan baru tersebut lewat video di X dan menegaskan bahwa vaksin flu tetap boleh diambil, tetapi tidak lagi menjadi syarat yang harus dipenuhi.
Langkah ini muncul ketika pemerintahan Trump juga sedang menggeser sejumlah kebijakan vaksin federal. Bersamaan dengan itu, arah baru kebijakan kesehatan publik terlihat makin ketat, termasuk pada rekomendasi yang berkaitan dengan anak-anak.
Mandat yang dianggap terlalu luas
Hegseth menilai aturan lama terlalu jauh karena mewajibkan vaksin flu untuk setiap prajurit, di setiap tempat, dan dalam semua keadaan. Menurutnya, pendekatan seperti itu tidak lagi cocok dengan cara Pentagon ingin mengelola kesehatan personel.
Ia menggambarkan mandat tersebut sebagai kebijakan yang terlalu luas dan dianggap bisa mengganggu kesiapan tempur. Karena itu, status vaksin flu kini berubah dari kewajiban menjadi pilihan pribadi bagi anggota militer.
Meski begitu, kebijakan baru ini tidak menutup akses terhadap vaksin. Personel yang tetap ingin menerima vaksin flu masih dipersilakan melakukannya tanpa paksaan.
Dampaknya besar di tubuh militer
Perubahan aturan ini menyentuh kelompok yang sangat besar. Sekitar 1,3 juta personel aktif militer Amerika Serikat berada di bawah kebijakan tersebut, ditambah lebih dari 750.000 anggota Garda Nasional dan cadangan.
Skala itu membuat keputusan Pentagon bukan sekadar penyesuaian administratif. Setiap perubahan dalam kebijakan kesehatan militer biasanya berpengaruh luas karena menyangkut struktur personel yang tersebar di banyak satuan.
Dalam konteks itu, penghapusan mandat vaksin flu bisa dibaca sebagai upaya menata ulang hubungan antara aturan kesehatan dan kesiapan pasukan. Di saat yang sama, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan baru soal arah konsistensi kebijakan kesehatan di lingkungan pertahanan AS.
Sejalan dengan perubahan sebelumnya
Kebijakan baru ini datang tidak lama setelah militer mencabut mandat vaksin COVID-19 pada 2023. Sebelumnya, pada 2021, mantan Presiden Joe Biden mewajibkan anggota angkatan bersenjata untuk divaksinasi COVID-19.
Aturan itu sempat memicu penolakan dari Partai Republik. Dampaknya juga terasa langsung di lapangan karena ribuan personel militer diberhentikan setelah menolak vaksin COVID-19.
Rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwa isu wajib vaksin di lingkungan pertahanan AS sudah lama menjadi bahan ketegangan politik dan institusional. Karena itu, pencabutan kewajiban vaksin flu juga tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari pergeseran kebijakan yang lebih luas.
Berbeda arah dengan panduan kesehatan dunia
Di luar Pentagon, panduan kesehatan global masih tetap berada di jalur yang berbeda. Organisasi Kesehatan Dunia masih merekomendasikan vaksin flu untuk semua orang berusia 6 bulan ke atas.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa langkah Pentagon berjalan berlawanan dengan arahan kesehatan internasional yang masih berlaku. Pentagon memilih memberi ruang lebih besar pada preferensi internal, sementara lembaga kesehatan dunia tetap menempatkan vaksin flu sebagai perlindungan umum yang dianjurkan.
Dalam laporan Reuters, produsen vaksin Sanofi, CSL Seqirus, GSK, dan AstraZeneca belum segera memberikan komentar. Hingga saat pengumuman itu disampaikan, vaksin flu di tubuh militer AS resmi berubah status menjadi pilihan, bukan lagi kewajiban bagi seluruh anggota.
-
-
-
-
