pelantar.id – Pemerintah sudah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp187 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para petani ikut mengawasi penggunaan dana tersebut.

Jokowi mengatakan, sampai tahun ini, sudah 4 tahun total Dana Desa yang digelontorkan mencapai Rp187 triliun. Rinciannya, Rp20 triliun, Rp47 triliun, Rp60 triliun, dan Rp 60 triliun.

“Itu sebuah angka yang besar sekali, karena itu petani harus bisa mengawasi (dana) ini digunakan untuk apa,” ujar Jokowi saat membuka Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Jokowi memberikan contoh, tiap desa bisa mendapatkan dana hingga Rp1 miliar. Dana Desa tersebut harus digunakan tepat sasaran seperti pembangunan irigasi hingga infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian.

“Satu desa bisa Rp1 miliar, ada yang Rp900 juta, bisa Rp1 miliar lebih, tapi untuk apa? Tepat sasaran tidak? Banyak yang dikantongi tidak? Harus semuanya, diawasi, kalau bisa tepat sasaran misalnya untuk infrastruktur, irigasi, dibuat jalan produksi di sawah,” katanya.

Jokowi juga mendorong petani tidak melulu memproduksi beras. Harus ada komoditas lainnya seperti kopi hingga rempah-rempah.

“Yang ketiga, saya sudah sampaikan kepada Menteri Perttanian, kita jangan konsentrasi kepada padi. Ada komoditas lain yang memiliki nilai tambah lain juga harus kita kembangkan. Misalnya kopi. Siapkan bibit yang baik untuk ditanam Kopi karena permintaan kopi di Indonesia 20an persen, dunia juga mirip-mirip angkanya seperti itu,” kata Jokowi.

Untuk komoditas rempah-rempah, Jokowi menegaskan pemerintah tidak main-main. Sebab zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah.

“Tanam juga rempah-rempah. Dulu kita dijajah karena terkenal rempah-rempah kita. VOC dulu ke sini Karana itu. Tapi sekarang itu sudah lama kita lupakan. Tahun lalu saya minta ke Mentan untuk ini dikembalikan lagi. Sebagai negara rempah-rempah Indonesia ini,” ujarnya.

Buat Korporasi
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berpesan kepada para petani supaya membuat korporasi, untuk meningkatkan nilai tawar petani. Ia mengimbau petani agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Buatlah kelompok tani. Tapi itu belum cukup. Untuk jadi sebuah kekuatan besar, buatlah kelompok yang lebih besar lagi. Kelompok besar petani, kelompok besar poktan, kelompok besar gabungan kelompok petani, yang sering saya sampaikan yang namanya korporasi petani,” ujarnya.

Untuk korporasi petani, Jokowi meminta dikelola secara profesional. Jokowi turut berpesan kepada petani untuk menggalakkan urusan pasca-panen. Ia meminta petani menggalakkan urusan pascapanen. Petani hendaknya tidak sekadar membuat gabah, tapi juga beras bentuk kemasan.

“Petani harus bisa menjual beras. Tetapi beras harus bentuk kemasan karena keuntungan ada di situ dan petani harus bisa menjual sampai ke konsumen. Dengan cara apa? Bisa dititipkan online store, bisa dipasarkan sendiri secara online,” ujarnya.

Tak hanya itu, penelitian dan pengembangan juga harus digalakkan dan tepat sasaran. Jokowi menyinggung besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan.

“Riset harusnya untuk petani, untuk pelaku di lapangan. Padahal anggaran riset sudah besar sekali, tidak hanya untuk petani, untuk lainnya. Rp26 triliun. Saya tanya jadinya apa? Itu yang akan kita benahi,” tegasnya.

Sumber : Detik.com