
Pelantar.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batam mendukung langkah Walikota Batam Muhammad Rudi untuk mewujudkan investasi mega proyek Batam Marina Bay.
Organisasi pengusaha itu berniat membicarakan investasi PT Kencana Investindo Nugraha yang perizinannya mandek dengan Presiden Joko Widodo. Ketua Kadin Kota Jadi Rajagukguk mengatakan investasi PT KIN lewat proyek Batam Marina Bay menjadi investasi besar yang dipastikan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kota ini lewat kontribusi investasi sehingga aksi bisnis PT KIN patut diakomodir agar benar-benar terwujud.
PT KIN dikabarkan berencana berinvestasi membangun kawasan Integrated Central Business District (ICBD) yang dinamai Batam Marina Bay di pesisir kawasan Teluk Tering, Batam Centre. Pemko Batam sejak 2018 telah mengeluarkan surat rekomendasi beserta business plan Batam Marina Bay yang kemudian diteruskan ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk ditindaklanjuti perizinannya karena menyangkut kawasan pesisir dan laut.
“Kalau Kadin Batam tidak mendukung investasi Kota Batam, jelas salah,” kata Jadi, kemarin.

Sikap Kadin Batam ini merespons langkah Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang akhirnya mencabut surat rekomendasi untuk rencana investasi Batam Marina Bay yang disiapkan PT KIN. Rudi mengungkap keputusan pencaputan surat itu di Golden Prawn, Bengkong, Selasa (19/3) lalu.
Kadin menyayangkan pencabutan surat rekomendasi itu karena dinilai kontraproduktif dengan upaya mendatangkan investasi ke Batam yang diperjuangkan pemerintah pusat dan banyak stakeholder di daerah terutama BP Batam, Kadin dan Pemko Batam.
Selain itu, lanjut Jadi, pencabutan itu juga tak sejalan dengan kampanye Kadin Batam yang sejak dua tahun terakhir membangun branding Batam sebagai tujuan investasi dengan tagline Tahun 2019 adalah Tahun Investasi. Dalam kampanye itu, Kadin menggaungkan berinvestasi di Batam mendapat kemudahan. Selain itu, berhentinya rencana investasi di tengah jalan karena soal perizinan juga memengaruhi psikologis investor dan iklim investasi di Batam.
Menurut Jadi, sudah menjadi tugas Kadin untuk mendorong kemudahan perizinan investasi terutama investasi-investasi yang menghadapi kendala perizinan di birokrasi pemerintahan.
“Seharusnya Walikota Batam harus memperjuangkan investasi besar seperti investasi PT. KIN. Jika terkendala di tangan Gubernur maka bisa diajukan kepada Presiden,” ucap Jadi Rajagukguk.

Melihat mandeknya rencana investasi Batam Marina Bay, Kadin berencana melanjutkan rencana investasi itu sekaligus membantu pemda dan PT KIN lewat jalur Kadin sebagai mitra pemerintah. Jadi menyatakan akan membicarakan masalah investasi Batam Marina Bay dengan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
“Kadin Batam terbuka dengan PT KIN, dan mengundang datang ke kantor kami. Semoga mereka tidak menyerah, karena ini investasi besar,”
Untuk diketahui, Walikota Batam Muhammad Rudi usai pertemuan dengan guru-guru di Golden Prawn awal pekan ini menjawab pertanyaan media terkait perkembangan investasi Batam Marina Bay di Teluk Tering. Dalam kesempatan itu, Rudi menyatakan PT KIN enggan berinvestasi karena perizinan yang berbelit-belit dan tak kunjung tuntas di Pemprov Kepri. Alhasil, Rudi mencabut surat rekomendasi investasi untuk PT KIN.
“Sudah saya cabut karena yang punya telah mengembalikan. Yang punya uang tidak mau lagi berinvestasi,” ujar Rudi.
Sebagai gambaran, rencana investasi PT KIN lewat Batam Marina Bay sempat menjadi polemik di Batam setelah muncul di publik. Rencana investasi itu sempat dirapatkan DPRD Batam lewat Rapat Dengar Pendapat sebanyak dua kali, namun tidak dihadiri Pemko Batam, investor dan sejumlah investasi terkait.
Rencana investasi PT KIN di FTZ Batam mencuat ke permukaan setelah Majalah Tempo mengulas perjalanan surat rekomendasi Pemko Batam yang terbit pada awal 2018. Polemik muncul setelah orang-orang di balik rencana investasi PT KIN adalah pejabat teras Partai Nasdem, salah satunya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Maxi Gunawan. Nasdem sendiri adalah partai pengusung Muhammad Rudi dan Nurdin Basirun, Gubernur Kepri. Keduanya juga menjabat petinggi Nasdem di Kepri. Nurdin adalah Ketua DPW Nasdem Kepri, sementara Rudi adalah Sekretaris DPW Nasdem Kepri.
***
Penulis: Dewi Larasati Putri
Editor: Albar