Pelantar.id – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (SKIPM) bernisial WD ditangkap tim Reskrimsus Polda Kepri.

Wadir Reskrimsus Polda Kepri, AKBP Nugroho Agus Setiawan, mengatakan, WD ditangkap atas dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan ekspor hasil perikanan jenis udang yang akan di kirim ke negara Singapura.

″(Penangkapa,red) berdasarkan Laporan Polisi nomor LP-A / 43 / V / 2021 / SPKT-Kepri, Tanggal 21 Mei 2021 dengan waktu kejadian pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 dengan tempat kejadian perkara di Morning Bakery KBC Batam, Kota Batam,” ujarnya, Rabu (25/8/2021).

WD diketahui merupakan staff di Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (SKIPM) wilayah kerja Sagulung.

“Modus operandi tersangka adalah yang bersangkutan dengan jabatannya mempunyai kewenangan menandatangani surat perintah muat terhadap barang-barang komoditas yang akan diekspor ke luar negeri,” katanya.

Baca Juga :   PAD Kepri Diprediksi Bertambah Rp84 Miliar Sebulan dari Migas

Dengan kewenangan yang dimilikinya, WD meminta fee kepada eksportir sebesar Rp. 10 ribu per kotak.

“Dikarenakan eksportir ini takut diperlama dalam perizinannya dan khawatir komoditas yang akan dikirim nanti semakin lama tertahan dan tidak layak untuk dikonsumsi atau bisa dikatakan basi, makanya mau memberikan fee yang diminta oleh tersangka WD,″ katanya lagi.

Ia melanjutkan, kemudian pada tanggal 21 Mei 2021, tim Sudit 3 melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan berhasil mengamankan DW di Morning Bakery KBC Batam, Kota Batam.

“Pada saat dilakukan penangkapan ada beberapa barang bukti yang kita sita. Antara lain 1 buah amplop berwarna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 12.450.000, Uang tunai Dolar Singapura sejumlah SGD. 16.636,-, kemudian ada 10 Kartu ATM, 3 Buku Tabungan, 1 Unit Handphone, 2 buah Tas dan Bandel Dokumen,″ tuturnya.

Baca Juga :   Wali Kota Batam Resmikan Batam Digital Motor Sport Diresmikan

Atas perbuatannya, WD, dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pada pasal 12 huruf (e) yang berbunyi yaitu ″Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri″. Dengan ancaman minimal 4 Tahun Penjara,″ jelasnya.