pelantar.id – Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 memprediksi Indonesia akan krisis air di tahun 2025. Pernyataan itu dilontarkannya setelah melihat sejumlah daerah saat ini sedang mengalami kekurangan air.

Awalnya, Prabowo mengatakan, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara kekurangan air bersih. Ia kemudian mengingatkan, jika tidak segera diantisipasi maka Indonesia akan mengalami krisis air dalam waktu dekat.

“Di ibu kota kita sendiri, di Tanjung Priok, yang tidak lebih satu jam dari Istana Presiden, 1,5 jam dari DPR, rakyat kita tidak dapat air bersih. Bahkan orang yang berada harus membeli air bersih,” ujar Prabowo dalam video yang dipublikasikan di Facebook-nya, Minggu (30/12/18).

“Untuk itu, kita kalau tidak hati-hati, sebentar lagi Indonesia akan krisis air, untuk itu kita antisipasi,” sambungnya.

Lantas, bagaimana respons Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)? 

Banyak Air Masa Krisis?

Menanggapi pernyataan Prabowo itu, Direktur Jenderal Sumber Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi justru bertanya balik.

“Krisis dari mana? Kan siklus hidrologi hujan, berarti airnya banyak kan, masa krisis air?” katanya.

Baca Juga :   Hari Ini Lima Tahun Lalu, Facebook Menjadi Raksasa

Hari menerangkan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan tampungan untuk menangkap air tersebut. Tampungan ini untuk berbagai keperluan termasuk untuk air bersih.

Ia mengatakan, pemerintah sedang membangun 65 bendungan, di mana sebanyak 16 merupakan proyek lama dan 49 merupakan proyek baru.

“Lah iya, jadi kita tampung air yang bikin banjir kita tampung, dengan apa, dengan tampungan, apa tampungan itu, waduk-waduk. Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah membangun 65 (bendungan), 49 tambah 16 tujuannya untuk itu, supaya di musim kemarau tetap ada air. Bisa disimpulkan kan,” ujarnya.

Pemerintah menyiapkan strategi supaya Indonesia tidak mengalami krisis air. Caranya, dengan membangun 65 bendungan.

Hari menjelaskan, pembangunan bendungan terus berjalan saat ini. Ia menyebut, 17 bendungan sudah jadi. Selain bendungan, pemerintah juga membangun embung untuk menampung air.

“Kan sudah banyak, embung sudah berapa ribu, bendungan 65 aja sudah jadi berapa, 9 tambah…sudah 17 jadi, kan terus. Bangun embung udah berapa ribu, bendungan lama juga masih berfungsi,” sambungnya.

Baca Juga :   Telkomsel Hadirkan Paket Haji 3 in 1 untuk Jemaah Haji

Menurutnya, masalah pemenuhan air ini menjadi tantangan. Namun, bukan berarti Indonesia krisis air.

“Kalau krisis enggaklah, justru tantangan yang dihadapi dengan potensi yang ada, katakan 3,9 triliun m3 tiap tahun jatuh di Indonesia, ini yang harus ditangkap. Jangan biarkan terbuang ke laut, yang permukaan ada 2,7 triliun air permukaan, gitu lho,” kata dia.

Presiden Jokowi meninjau pembangunan Embung Rawasari di Tarakan, Kalimantan Utara, 2017 lalu. (Istimewa)

Cara Pemerintah Hadapi Ramalan Prabowo

Selain memprediksi krisis air di 2025, Prabowo juga mengatakan air laut dari Pantai Utara Tanjung Priok sampai ke Bundaran Hotel Indonesia (HI). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya pernah membenarkan ucapan calon presiden nomor urut 2 tersebut.

Basuki menyebut ucapan Prabowo Subianto benar karena berdasarkan data penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara 10-12 cm per tahun. Lalu, ada juga kenaikan permukaan air laut setiap tahunnya.

“Kan saya pernah bilang dulu 15 tahun lagi akan tenggelam, atau kita harus bikin tanggul karena tidak ada satupun sungai di Jakarta yang bisa mengaliri ke laut dengan kecepatan penurunan tanah 10-13 cm per tahun,” kata Basuki di Istana Bogor (21/11/18).

Baca Juga :   Lombok Destinasi Paling Ramah untuk Wisatawan Muslim

Dengan penurunan permukaan tanah itu, kata Basuki, maka muncul program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut raksasa sebagai langkah antisipasi.

“NCICD itu tanggul laut, itu betul Pak Prabowo kalau menurut hitungan, makanya ada istilah NCICD sebagai protection, jadi bukan untuk banjir atau untuk apa, tapi penanggulangan lingkungan,” kata dia.

Basuki mengungkapkan, kebiasaan masyarakat DKI Jakarta dan gedung-gedung tinggi menggunakan air tanah menjadi penyebab utama turunnya permukaan tanah. Oleh karena itu, pembangunan tanggul sudah menjadi kebutuhan yang harus dilakukan agar DKI Jakarta tidak tenggelam.

“Dengan penurunan 10-12 cm per tahun itu 15 tahun lagi, inyaAllah kalau 15 tahun saya masih hidup, itu semua sungai tidak bisa mengalir, makanya harus bikin tanggul,” ujarnya.

*****

Sumber : Detik.com