Kapasitas penyimpanan beras nasional kembali jadi perhatian pemerintah setelah rencana pembangunan 100 gudang modern untuk Perum Bulog disiapkan dengan anggaran sekitar Rp5 triliun. Langkah ini diarahkan untuk menambah ruang simpan cadangan pangan dan menjawab tekanan yang selama ini muncul di banyak daerah.
Proyek tersebut tidak hanya menambah jumlah gudang, tetapi juga membawa pendekatan baru lewat teknologi penyimpanan yang lebih mutakhir. Pemerintah ingin kualitas komoditas tetap terjaga lebih lama, sehingga stok cadangan pangan tidak cepat menurun mutunya.
Gudang baru disebar ke banyak wilayah
Pembangunan 100 gudang Bulog itu akan menjangkau 92 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 52 titik akan berdiri di atas lahan milik Bulog, sedangkan 48 titik lainnya memakai lahan hibah dari pemerintah daerah.
Sebaran itu menunjukkan bahwa kebutuhan ruang simpan memang tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja. Pemerintah daerah juga ikut mendorong proyek ini karena tekanan penyimpanan di daerah masing-masing semakin besar, terutama saat produksi beras terus meningkat.
Tambahan kapasitas yang diincar
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Hamdani, menyebut infrastruktur baru ini diproyeksikan menambah kapasitas sekitar 900.000 ton beras. Tambahan daya tampung tersebut dianggap penting karena gudang yang sudah ada mulai terbebani oleh tingginya produksi pangan lokal.
Dalam penjelasannya, Ahmad juga menuturkan bahwa banyak pemerintah daerah aktif mengajukan hibah lahan untuk mendukung pembangunan gudang Bulog. Dorongan itu muncul karena daerah membutuhkan ruang simpan tambahan agar hasil produksi tidak menumpuk di fasilitas yang kapasitasnya terbatas.
Teknologi penyimpanan jadi sorotan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa rancangan gudang modern ini akan mengikuti perkembangan teknologi. Ia menekankan bahwa fokus pemerintah bukan sekadar memperbanyak bangunan, tetapi memastikan kualitas beras dan komoditas lain tetap terjaga.
Zulkifli juga mengutip penjelasan dari Kepala BRIN bahwa fasilitas tersebut dapat bertahan hingga 2 tahun. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa gudang modern dipandang penting dalam sistem cadangan pangan nasional.
Didukung aturan percepatan
Proyek ini mendapat dasar hukum dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 yang mengatur percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen. Aturan tersebut mulai berlaku setelah diundangkan pada 11 Maret 2026 dan menjadi payung untuk mempercepat pembangunan fasilitas penyimpanan baru.
Anggaran sekitar Rp5 triliun disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dengan adanya regulasi itu, pemerintah berharap proses pembangunan bisa berjalan lebih terukur dan tidak tersendat oleh hambatan administrasi yang berkepanjangan.
Bulog tunggu proses administrasi selesai
Meski jadwal konstruksi belum diumumkan secara pasti, Bulog menargetkan pekerjaan fisik segera dimulai setelah seluruh administrasi rampung. Perusahaan pelat merah itu juga menyiapkan pelibatan BUMN sektor karya untuk mengerjakan pembangunan.
Ahmad Rizal Hamdani menegaskan proyek akan langsung dijalankan begitu penandatanganan selesai. “Begitu ini ditanda tangan beliau, kita langsung dengan BUMN Karya langsung eksekusi nanti semuanya,” ujarnya.
Rencana pembangunan 100 gudang modern ini memperlihatkan bahwa penguatan infrastruktur pascapanen kini menjadi bagian penting dari strategi pangan nasional. Dengan tambahan kapasitas dan teknologi penyimpanan yang lebih baik, Bulog diharapkan punya ruang gerak lebih aman untuk menjaga cadangan beras pemerintah.