Lebih dari 10 asosiasi otomotif di Thailand kini mendorong pemerintah mengambil langkah keras terhadap kendaraan listrik impor utuh atau CBU. Mereka menilai arus mobil listrik China yang masuk semakin menekan produsen lokal dan pemasok komponen yang selama ini menjadi tulang punggung industri otomotif di negara itu.
Dorongan itu muncul dari kekhawatiran bahwa percepatan transisi ke kendaraan listrik justru berjalan terlalu cepat untuk sektor manufaktur domestik. Bagi pelaku industri, persoalannya bukan cuma soal harga jual mobil, tetapi juga soal keberlangsungan produksi, lapangan kerja, dan rantai pasok yang sudah lama dibangun di Thailand.
Tekanan harga dari impor China
Electric Vehicle Association of Thailand, Thai Auto-Parts Manufacturers Association, dan kelompok industri lain yang mewakili lebih dari 1.500 pelaku industri menyampaikan proposal darurat kepada pemerintah pada 14 Mei. Mereka menyebut situasi yang sedang berlangsung sebagai “krisis paling serius” di tengah akselerasi adopsi kendaraan listrik.
Koalisi itu menilai biaya memproduksi kendaraan di Thailand sekarang sekitar 30-40 persen lebih mahal dibandingkan mengimpor mobil serupa dari China. Selisih biaya tersebut membuat produsen lokal dan pemasok komponen makin sulit menjaga daya saing.
Dalam pandangan mereka, transisi yang tidak dibarengi perlindungan tambahan bisa menggerus manufaktur domestik. Kekhawatiran terbesar tertuju pada produsen komponen Thailand yang sangat bergantung pada ekosistem otomotif nasional.
Usulan pajak yang lebih tinggi
Untuk memperkecil jurang harga itu, koalisi meminta pajak cukai EV CBU dinaikkan menjadi minimal 32 persen. Mereka menilai tarif tersebut akan menciptakan selisih 30 poin persentase dibandingkan EV produksi lokal yang saat ini hanya dikenakan pajak cukai 2 persen.
Menurut koalisi, kebijakan itu dibutuhkan agar kendaraan impor utuh tidak punya keunggulan harga yang terlalu besar. Mereka menegaskan bahwa promosi kendaraan listrik seharusnya tidak merusak industri yang sudah ada.
Karena itu, proteksi tambahan dipandang penting supaya transformasi ke kendaraan listrik tetap berjalan tanpa menghantam basis manufaktur lokal secara langsung. Para pelaku industri melihat langkah ini sebagai cara menjaga ruang hidup bagi produsen yang sudah berinvestasi di Thailand.
Kuota impor dan kandungan lokal
Selain menaikkan pajak, koalisi juga mengusulkan skema kuota impor yang dikaitkan dengan produksi lokal. Model ini ditujukan agar perusahaan yang benar-benar berinvestasi di Thailand tetap bisa mengimpor EV CBU, tetapi dalam batas yang mereka anggap wajar.
Dalam proposal tersebut, perusahaan yang memproduksi di Thailand masih diperbolehkan mengimpor EV CBU dengan tarif cukai rendah 10 persen. Namun, kuota impor itu dibatasi maksimal 10 persen dari total volume produksi masing-masing perusahaan.
Koalisi juga meminta aturan kandungan lokal sebesar 80 persen. Mereka bahkan menginginkan metode perhitungan baru supaya celah aturan bisa ditutup, termasuk yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan dan biaya tenaga kerja yang dinilai selama ini dapat melemahkan dukungan terhadap produsen komponen Thailand.
Kekhawatiran terhadap pilihan impor utuh
Tekanan kepada pemerintah Thailand juga dipicu kekhawatiran bahwa pabrikan China akan kembali memilih mengimpor EV CBU ketimbang melanjutkan produksi di Thailand. Jika skenario itu terjadi, manfaat dari investasi yang sebelumnya diharapkan hadir lewat gelombang kendaraan listrik bisa menyusut.
Bagi industri lokal, situasi tersebut dinilai berisiko mempersempit ruang bagi manufaktur dalam negeri untuk bertahan. Karena itu, koalisi menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pengganti yang lebih kuat agar perlindungan terhadap basis industri tetap terjaga.
Keputusan kini berada di tangan pemerintah Thailand, yang harus menimbang dua kepentingan besar sekaligus. Di satu sisi ada dorongan elektrifikasi yang cepat, sementara di sisi lain ada kebutuhan menjaga daya tahan manufaktur lokal dan para pemasok komponen di dalam negeri.
Source: www.cnnindonesia.com
