pelantar.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kabupaten Karimun mencatat, sebanyak 842 berkas administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Karimun tak lulus seleksi dari 3466 berkas yang masuk untuk mendaftar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kabupaten Karimun, MS Sudarmadi melalui Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi, Rahmadi mengatakan, dari 3466 berkas yang masuk untuk melamar sebagai CPNS, hanya 2624 berkas yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Namun dari hasil seleksi tersebut membuat para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Karimun tidak terima dan melakukan aksi protes kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kabupaten Karimun, Senin lalu di Kantor BKP SDM.

Kata Rahmadi, sejak diumumkan pada 20 Oktober kemarin, cukup banyak yang menanyakan soal kejelasan mengapa sampai tak lulus administrasi. Mereka meminta penjelasan kenapa berkas yang mereka upload secara online dinyatakan tidak lulus ferivikasi.

“Banyak juga yang datang protes ke kantor, kemarin ada belasan orang kesini. Alasan mereka protes, bahwa mreka menganggap sudah mengupload dengan benar. Kami sudah jelaskan, sebetulnya itu lah kelemahan dari sistem, salah upload saja maka tidak akan terbaca dan itu masalahnya,” kata Rahmadi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/10).

Sempat terjadi adu argumen dalam aksi protes tersebut, pelamar yang tak lolos seleksi tetap bersikeras mengaku sudah benar dalam meng-upload. Aturan apload-an dalam satu upload harus satu dokumen dan tidak dibenarkan satu upload ada empat dokumen.

Baca Juga :   210 Medali Antar Batam Juara Umum Porprov Kepri

“Ke 842 berkas yang tak lulus ini rata-rata tidak melampirkan akreditasi kampus, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kemudian banyak juga yang kualifikasinya tak cocok atau tak sesuai dengan jurusan. Dua itu yang paling dominan, selebihnya hanya sedikit yang salah memasukkan file. Seharunya file asli yang di scan, tapi malah file foto copy. Padahal kan kita minta yang asli,” ujar Rahmadi lagi.

Tak ada solusi dari aksi protes itu. Satu kesalahan administrasi, maka dianggap gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan atau proses selanjutnya.

“Saya mau diapa apakan pun tidak bisa juga, mau potong telinga saya pun tak bisa juga diolah, karena itu produk BKN. Pusat pun paham kalau diberi kewenangan daerah pasti bandel. Makanya kuncinya mereka semua yang olah. Sehingga dari 2642 itu kita serahkan ke BKN langsung dengan ditarik menggunakan sistem,”ujar Rahmadi.

Adapun rincian berkas yang masuk untuk fromasi guru sebanyak 1236 berkas, namun hanya 993 yang lulus, sisanya 243 dinyatakan tidak lulus. Tenaga kesehatan sebanyak 789 berkas yang masuk, 560 berkas dinyatakan lulus dan sisanya 229 tak lulus. Terakhir, tenaga teknis sebanyak 1440 berkas yang masuk, namun 670 yang dinyatakan lulus dan sisanya 770 tak lulus.

Setelah seleksi berkas, nantinya akan dilanjutkan dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang jadwalnya masih menunggu penyesuaian untuk ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini pemerintah pusat masih melakukan input rekapan data dari semua daerah.

Baca Juga :   Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Karimun Ditunda

Formasi dokter spesialis sepi peminat

Sementara itu, dari 227 formasi CPNS yang tersedia, ada beberapa yang dinyatakan masih kosong alias tidak ada peminat. Seperti dokter spesialis bedah dan spesialis THT.

Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi BKP SDM Kabupaten Karimun, Rahmadi mengatakan, memang dua
lowongan tersebut cukup sulit didapat. Terlebih faktor usia menjadi salah satu penentu.

“Untuk tamat dokter saja sudah berapa umurnya, lalu ambil spesialis lagi. Kalaupun ada yang tamat dibawah 35 tahun, dengan formasi yang dibuka di seluruh Indonesia itu, maka sedikit yang didapat. Paling cepat bisa 12 tahun, dengan rincian untuk dokter saja mau tujuh tahun baru selesai, spesialis paling cepat lima thaun,” kata Rahmadi.

BKP SDM Kabupaten Karimun pun tidak dapat melakukan antisipasi atas kekosongan formasi tersebut, sementara dokter spesialis sangat dibutuhkan untuk peningkatan penanganan medis di Kabupaten Karimun.

“Ya terpaksa saja kosong saja seperti itu. Tapi ada formasi khusus yang kita buka yang tidak terisi nanti bakal diisi jabatan yang sama tapi ditempat yang lain. Contoh misal dia dokter umum di RSUD kita buat formasi khusus, kalau dia tidak ada nanti dotker umum yang sama mengisi unit kerja di tempat lain. Itu untuk formasi khusus, tapi kalau formasi umum ya kosong saja tak masalah,” katanya.

Reporter: Abdul Gani

editor: eliza gusmeri
=============
Foto: Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi BKP SDM Kabupaten Karimun, Rahmadi