pelantar.id – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri merilis serapan APBN di Kepri untuk triwulan III tahun 2018. Serapan APBN di Kepri tercatat masih rendah, dan tidak mencapai target nasional.

Pelaksana tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, Danar Widanarko mengatakan, dari total pagu anggaran 2018 sebesar Rp8,03 triliun, Kepri hanya mampu menyerap Rp4,39 triliun atau sekitar 54,65 persen. Padahal, target target nasional Kepri diharapkan bisa menyerap 60 persen.

Danar mengatakan, pagu anggaran Rp8,03 triliun dalam APBN 2018 itu, diperuntukkan kepada 46 kementerian/lembaga di wilayah Provinsi Kepri. Nilai serapan triwulan III tahun ini bahkan lebih rendah dibanding capaian tahun lalu, yang sekitar 56,02 persen.

Baca Juga :   Tembus 100 Juta Penonton, Apa Istimewanya Klip 'How You Like That' dari Blackpink?

“Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan oleh realisasi anggaran belanja modal, belanja lain-lain, dan belanja yang kurang optimal. Realiasi belanja itu sebagian besar melalui mekanisme kontrak,” kata Danar di Tanjungpinang, Kamis (15/11/18).

Menurut Danar, meski APBN secara umum belum sesuai harapan. Namun, serapan anggaran untuk output prioritas nasional, realisasinya justru menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Yakni terserap 59,81 persen atau sebesar Rp959,67 miliar dari total pagu sebesar Rp1,60 triliun.

Adapun output prioritas nasional yang dimaksud, antara lain bidang pendidikan terealisasi sekitar 58,65 persen atau sekitar Rp46,79 miliar dari total pagu Rp79,78 miliar. Bidang kesehatan direalisasikan 49,40 persen atau sekitar Rp18,69 miliar dari total pagu sebesar Rp37,85 miliar.

Baca Juga :   Hari Ini, Batam Kembali Nihil Kasus Covid-19

Perumahan dan permukiman terserap sekitar 70,19 persen atau Rp190,39 miliar dari total pagu Rp271,24 miliar. Bidang pengambangan dunia usaha dan pariwisata terserap 70,79 persen atau Rp6,66 miliar dari total pagu Rp9,41 miliar.

Baca Juga : 

APBD Perubahan Kepri Rp3,58 Triliun

Kemudian, bidang ketahanan pangan terserap 59,35 persen atau Rp229,52 miliar dari pagu anggaran Rp386,65 miliar. Penanggulangan kemiskinan terserap sebesar 62,17 persen atau Rp11,52 miliar dari total anggaran Rp18,10 miliar.

Sementara, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman terealisasi 55,30 persen atau sebesar Rp180,93 miliar dari total pagu Rp327,15 miliar. Pembangunan wilayah direalisasikan 55,30 persen atau Rp129,28 miliar dari total pagu Rp233,79 miliar. Terakhir, bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan 60,80 persen atau Rp146,12 miliar dari total pagu anggaran Rp240,33 miliar.

Baca Juga :   Ini Cara Pemko Batam Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

 

Sumber : Antara