Perdebatan soal stablecoin di Amerika Serikat kini bergeser dari urusan teknis kripto menjadi ancaman yang dirasakan langsung oleh bank. Sejumlah bank besar menilai rancangan CLARITY Act belum cukup rapat menutup celah yang memungkinkan dana simpanan berpindah dari rekening bank ke aset digital berimbal hasil.
American Bankers Association dan Bank Policy Institute menyuarakan keberatan itu dalam pernyataan bersama pada Senin, 4 Mei. Keduanya mendesak Kongres memperbaiki aturan agar inovasi kripto tidak justru melemahkan stabilitas keuangan.
Sumber kekhawatiran utama ada pada fitur imbal hasil stablecoin. Stablecoin adalah token digital yang umumnya dipatok ke dolar AS, dan bank menilai pemberian reward pada aset seperti ini bisa membuatnya terasa seperti rekening tabungan alternatif.
Jika skema semacam itu makin menarik, nasabah dinilai berpotensi memindahkan uang dari bank tradisional ke stablecoin. Bank menganggap dampaknya tidak berhenti di neraca perbankan, tetapi juga bisa menyusutkan aliran kredit ke ekonomi yang lebih luas.
Kelompok bank bahkan mengutip penelitian yang memperkirakan stablecoin berbunga dapat memangkas pinjaman untuk konsumen, usaha kecil, dan pertanian hingga seperlima atau lebih. Bagi mereka, risiko itu cukup besar karena simpanan bank selama ini menjadi salah satu penopang utama pembiayaan ekonomi lokal.
Mereka juga menilai draf CLARITY Act masih menyisakan ruang abu-abu. Platform kripto disebut masih bisa memberi reward lewat program keanggotaan selama pembayarannya tidak dikemas seperti bunga bank.
Selain itu, draf yang sama masih membuka kemungkinan reward dikaitkan dengan saldo akun atau lamanya aset disimpan. Bank melihat desain seperti ini tetap mendorong pengguna menahan stablecoin lebih lama, yang pada akhirnya bisa mengurangi dana yang biasa parkir di bank.
Di sisi lain, industri kripto justru menganggap kompromi itu sudah berada di jalur yang tepat. Coinbase, yang sempat menarik diri dari pembahasan pada Januari, kini menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan tersebut.
Chief Policy Officer Coinbase, Faryar Shirzad, menolak kekhawatiran yang dilontarkan industri perbankan. Ia menilai perdebatan soal rewards terlalu bertumpu pada risiko yang dibayangkan, bukan pada bukti nyata atau pemahaman yang tepat tentang cara kerja kripto.
Shirzad juga menyebut teks akhir soal rewards dalam CLARITY Act sudah dipublikasikan. Menurut dia, kompromi itu tetap menjaga kemampuan warga Amerika untuk memperoleh reward berdasarkan penggunaan nyata platform dan jaringan kripto.
CLARITY Act sendiri menjadi salah satu prioritas penting bagi sektor kripto karena bertujuan melegalkan dan mengatur aset digital secara resmi di Amerika Serikat. Rancangan itu sudah lolos dari House pada Juli lalu dengan suara 294 berbanding 134, tetapi masih mandek di Senat karena perbedaan pandangan soal stablecoin.
Tarik-menarik antara bank dan perusahaan kripto kini menjadi hambatan utama. Dengan pemilu paruh waktu AS dijadwalkan pada November 2026, muncul kekhawatiran rancangan undang-undang itu tidak akan selesai tepat waktu.
Meski begitu, pintu negosiasi belum tertutup. Kelompok perbankan mengatakan akan mengirim rekomendasi rinci kepada para legislator dalam beberapa hari mendatang dan terus bekerja dengan Kongres untuk mencari titik seimbang antara inovasi dan stabilitas keuangan.
Bagi kedua kubu, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib CLARITY Act. Cara aturan ini disusun juga akan ikut menentukan posisi stablecoin sebagai salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di pasar kripto, sekaligus hubungan jangka panjang antara aset digital dan sistem keuangan tradisional di Amerika Serikat.
