Tag: FTZ Batam


JK Pastikan Status Batam Tetap FTZ

pelantar.id – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) memastikan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone


BP Batam Dipimpin Wali Kota Usai Pemilu 2019

pelantar.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan dipimpin Wali Kota Batam setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hal itu ditegaskan Wakil


Investasi Asing Rp691 Miliar Masuk Batam

pelantar.id –  Pada dua bulan pertama tahun 2019, ada investasi senilai Rp691 miliar yang masuk ke Kota Batam, Kepulauan Riau


Polemik PT KIN, Kadin Batam Dukung Investasi Batam Marina Bay

Pelantar.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batam mendukung langkah Walikota Batam Muhammad Rudi untuk mewujudkan investasi mega


KPK Rekomendasikan Perubahan Status Batam Dipercepat

pelantar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan perubahan status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade


JK: Dualisme Dihapus Agar Batam Efisien

pelantar.id – Penghapusan dualisme pemerintahan di Kota Batam, Kepulauan Riau harus dilakukan agar kota itu menjadi lebih efisien dan mampu


Incar Investasi US$60 Miliar, Batam Kembangkan Zona Ekonomi Khusus Pariwisata dan Logistik

pelantar.id – Kedekatan Pulau Batam dengan negara Singapura akan dimaksimalkan oleh pemerintah dengan mengembangkan kembali zona bisnis. Pemerintah Indonesia bertekad


Perusahaan Singapura Investasi Rp50 Miliar di Batam

pelantar.id – Investor asal Singapura, PT Cipta Adil Industries (CAI) menanamkan investasi sebesar Rp50 miliar di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.


Investor Sensitif, Hindari Kegaduhan di Batam

pelantar.id – Suasana di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau harus terus kondusif agar investor merasa nyaman berada di kota ini.


Penetapan KEK Batam Perintah Presiden

pelantar.id – Penetapan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah perintah Presiden Joko Widodo. Penetapan KEK


Akhiri Dualisme Kewenangan di Batam dengan KEK

pelantar.id – Dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dinilai dapat diakhiri dengan penerapan Kawasan Ekonomi