pelantar.id – Sebelum tahun 1984, Batam sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) atau saat itu masih bernama Otorita Batam (OB).

Namun, karena Batam berkembang begitu pesat, di mana penduduknya bertambah dan berbarengan dengan kebutuhan pelayanan administrasi pemerintahan pun meningkat.

BP Batam melihat perlu dilakukan penataan khusus untuk pengaturan pemerintahan. BP waktu itu akhirnya mengusulkan pembentukan Kotamadya Batam dengan tujuan agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kotamadya ini berstatus sebagai Kotamadya Administratif yang berkedudukan langsung di bawah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Baca juga: Banyak Pendatang, Siapa Penduduk Asli Batam?

Keberadaan Kotamadya Batam merupakan implementasi dari Undang-Undang No.5 tahun 1974. Kotamadya Batam saat itu terbagi kedalam tiga kecamatan yang selaras dengan pembagian wilayah pengembangan dalam RKDTR 1979.

Baca Juga :   Pendapatan Parkir Rendah, Pemko Batam Evaluasi Aturan Drop-off

Di antaranya adalah Belakangpadang, Batam Barat dan Batam Timur.

Kantor Pemko dulunya di ex. Kantor Otorita Batam, Sekupang. Foto: buku Mengungkap Fakta Pembangunan Batam er B.J Habibie.

Untuk mengurus urusan administrasi tersebut, diperlukan seorang pemimpin pemerintahan yakni Wali Kota Batam yang nantinya juga bekerja sama dengan BP Batam untuk mengembangkan Batam.

Wali Kota Batam pertama yang ditunjuk adalah Ir. H Raja Usman Draman. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) di Tanjungpinang.

Raja Usman menjabat selama 5 tahun sebagai Wali Kota Batam. Setelah itu, Ia digantikan oleh Drs. R. A. Aziz.

B.J Habibi pernah mengungkapkan dalam rapat kerja Otorita Batam pada tanggal 18 Mei 1984 di Batam. bahwa Ia memprediksi suatu saat Batam bisa jadi seperti DKI Jakarta dan bisa saja Batam berada di bawah struktur baru tanpa Otorita Batam.

Baca Juga :   Kejati Kepri Mediasi Serah Terima Aset Antara Pemko Batam dengan Pemprov Kepri

“Jadi nanti, harus ada gubernurnya, harus ada DPR, ada Bapedanya. Sekarang masih 43.000 orang tetapi dapat dibayangkan jika Batam menampung 800.000 orang, pendapatan Pulau Batam akan meningkat akibat high tech dan high labour. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan kotamadya. Bila sudah sampai sasaran Pulau Batam, sudah ada gubernurnya, DPR-nya, Otorita Batam akan dibubarkan dan saudara-saudara diintegrasikan dalam struktur baru itu, ini adalah rencana jangka panjang,” ujar dia, yang dikutip dari buku Mengungkap Fakta Pembangunan Batam era B.J Habibie.

 

sumber: buku Mengungkap Fakta Pembangunan Batam era B.J Habibie